PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PUNGLI OLEH KADES SUKO KECAMATAN SUKODONO PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Surabaya
Author
PUTRI, LINTANG ARRIFAH ANGGRAENY
Subject
Public
Datestamp
2023-11-30 06:23:11
Abstract :
Pungli menjadi kejahatan sosial luar biasa. Pungli merajalela di lapisan organisasi pemerintahan. Banyak oknum pejabat otoriter melakukan penggelapan aset guna kepentingan pribadi. Klasifikasi paling kecil (petty corruption) hingga besar (grand corruption). Kejahatan ini dilakukan oknum tatanan desa yang pemeran utamanya adalah kepala Desa Suko. Lahan subur menjadi akses menguntungkan dengan modus pungli mengenai administrasi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang dipungut biaya tidak rasional dengan jumlah RP.2.500.000,00 hingga Rp.5.000.000,00. Dari kasus tersebut, muncul permasalahan: Pertama, bagaimana proses penegakan hukum dalam kasus tindak pidana pungli PTSL di Kejaksaan Negeri Sidoarjo? Kedua, apakah proses penegakan hukum dalam kasus tindak pidana pungli PTSL di Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah memenuhi unsur keadilan? Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini menggunakan hasil data yang diperoleh langsung dari lembaga penegak hukum di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, seperti wawancara dan keterangan langsung dari para penegak hukum, literatur seperti undang-undang, buku, jurnal, karya ilmiah sebagai bahan sekundernya, serta kasus empiris sebagai pendekatannya. Dengan demikian penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (Socio Legal Approach). Secara keseluruhan, dapat diambil inferensi awal bahwa proses penegakan hukum tindak pidana pungli PTSL di Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah sesuai prosedur perundang-undangan, dari proses penyelidikan, penyidikan, hingga proses persidangan. Dan memutuskan sebuah putusan, penerapan hukuman dan pasal yang tepat kepada Rokhayani. Hingga perlindungan korban juga diperdulikan oleh aparat penegak hukum. Dengan catatan tersebut memunculkan inferensi akhir bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana pungli PTSL di Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah memenuhi keadilan karena lembaga yang terkait memberikan restitusi kepada warga Desa Suko.
Pungli menjadi kejahatan sosial luar biasa. Pungli merajalela di lapisan organisasi pemerintahan. Banyak oknum pejabat otoriter melakukan penggelapan aset guna kepentingan pribadi. Klasifikasi paling kecil (petty corruption) hingga besar (grand corruption). Kejahatan ini dilakukan oknum tatanan desa yang pemeran utamanya adalah kepala Desa Suko. Lahan subur menjadi akses menguntungkan dengan modus pungli mengenai administrasi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang dipungut biaya tidak rasional dengan jumlah RP.2.500.000,00 hingga Rp.5.000.000,00. Dari kasus tersebut, muncul permasalahan: Pertama, bagaimana proses penegakan hukum dalam kasus tindak pidana pungli PTSL di Kejaksaan Negeri Sidoarjo? Kedua, apakah proses penegakan hukum dalam kasus tindak pidana pungli PTSL di Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah memenuhi unsur keadilan? Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam penelitian ini menggunakan hasil data yang diperoleh langsung dari lembaga penegak hukum di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, seperti wawancara dan keterangan langsung dari para penegak hukum, literatur seperti undang-undang, buku, jurnal, karya ilmiah sebagai bahan sekundernya, serta kasus empiris sebagai pendekatannya. Dengan demikian penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (Socio Legal Approach). Secara keseluruhan, dapat diambil inferensi awal bahwa proses penegakan hukum tindak pidana pungli PTSL di Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah sesuai prosedur perundang-undangan, dari proses penyelidikan, penyidikan, hingga proses persidangan. Dan memutuskan sebuah putusan, penerapan hukuman dan pasal yang tepat kepada Rokhayani. Hingga perlindungan korban juga diperdulikan oleh aparat penegak hukum. Dengan catatan tersebut memunculkan inferensi akhir bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana pungli PTSL di Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah memenuhi keadilan karena lembaga yang terkait memberikan restitusi kepada warga Desa Suko.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
