ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 916/Pdt/2022/PN/SBY TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA TERKAIT INKONSISTENSI UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Bhayangkara Surabaya
Author
SRIWIJAYATI, RATNA
Subject
Administration Law
Datestamp
2024-04-04 06:20:07
Abstract :
Perkawinan ialah suatu ikatan yang sangat memiliki makna yang kuat untuk saling menghubungkan antara pria dengan wanita untuk membangun keluarga. Tetapi terdapat permasalahan jika perkawinan tersebut dilakukan oleh para pihak yang berlainan agama. Perkawinan beda agama dalam pengaturannya mendapat celah untuk dilakukan. oleh karena itu, kita harus memahami bagaimana implementasi perkawinan beda agama pada Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Dalam putusan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2066 tentang Administrasi Kependudukan yang dimana perkawinan beda agama dapat dicatatkan hal ini yang memberi kesempatan untuk dilakukan, dimana bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang syarat sahnya perkawinan dilakukan dengan tiap-tiap hukum agama dan keyakinannya. Terkait hal tersebut dapat menimbulkan inkonsistensi norma pada undang-undang perkawinan dan undang-undang administrasi kependudukan. Harusnya suatu aturan bertujuan memberikan suatu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Undang-undang perkawinan ialah aturan yang sifatnya khusus dan undang-undang administrasi kependudukan bersifat umum. Penelitian ini ialah penelitian kepustakaan, dimana pendekatan masalahnya dengan pendekatan undnag-undnang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus.
Perkawinan ialah suatu ikatan yang sangat memiliki makna yang kuat untuk saling menghubungkan antara pria dengan wanita untuk membangun keluarga. Tetapi terdapat permasalahan jika perkawinan tersebut dilakukan oleh para pihak yang berlainan agama. Perkawinan beda agama dalam pengaturannya mendapat celah untuk dilakukan. oleh karena itu, kita harus memahami bagaimana implementasi perkawinan beda agama pada Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Dalam putusan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2066 tentang Administrasi Kependudukan yang dimana perkawinan beda agama dapat dicatatkan hal ini yang memberi kesempatan untuk dilakukan, dimana bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang syarat sahnya perkawinan dilakukan dengan tiap-tiap hukum agama dan keyakinannya. Terkait hal tersebut dapat menimbulkan inkonsistensi norma pada undang-undang perkawinan dan undang-undang administrasi kependudukan. Harusnya suatu aturan bertujuan memberikan suatu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Undang-undang perkawinan ialah aturan yang sifatnya khusus dan undang-undang administrasi kependudukan bersifat umum. Penelitian ini ialah penelitian kepustakaan, dimana pendekatan masalahnya dengan pendekatan undnag-undnang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
