Abstract :
Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan memakmurkan rakyat salah satunya adalah dengan pembangunan ekonomi tentunya yang berpihak kepada rakyat. Pemihakan kepada perekonomian rakyat berarti memberikan perhatian khusus kepada upaya peningkatan ekonomi rakyat. Sektor informal kini menjadi kebijakan eksplisit dalam pembangunan nasional. Berdasarkan data BPS 2007 ada sekitar 20 juta PKL di seluruh Indonesia atau sekitar 10% dari jumlah penduduk Indonesia. Salah satu wujud dari sektor informal adalah kegiatan Pedagang Kaki Lima, perkembangan perdagangan di kota Kediri tidak lepas oleh adanya Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun ada wacana relokasi PKL yang akan lakukan oleh bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi yang tetap mengingikan Kediri "BERSEMI". Dalam upaya relokasi mengacu pada peraturan Walikota Kediri No. 65 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi.
Sehubungan dengan masalah diatas, maka penulis merumuskan yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana kebijakan relokasi PKL telah dan sedang dilakukan oleh bidang Perdagangan (Intagtamben) di Kota Kediri dan bagaimana kendala-kendala dalam relokasi PKL. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di kantor bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi. Dengan menggunakan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan subyek penelitian Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi kota Kediri. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi. Sumber data penulis peroleh dari sumber data primer yaitu Kepala bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri Sumber sekunder dikutip dari sumber lain seperti Peraturan Daerah maupun buku yang berkaitan dengan pembahasan ini. Sedangkan analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif.
Peraturan walikota kediri No.65 Tahun 2008 khususnya pada Bab II pasal 4 yang mengatur tentang kedudukan, tugas, pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi untuk melakukan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia. Hal ini terlihat salah satunya saat bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dalam memberikan pembinaan terhadap PKL yang rutin dilakukan satu tahun sekali ini bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di kota Kediri. Dalam rencana relokasi PKL membutuhkan kerjasama antara PKL, masyarakat dan pemerintah agar memiliki komitmen untuk mewujudkan kota kediri yang "BERSEMI" (Bersih, Sehat, Menarik dan Indah).
Pada akhir penulisan skripsi ini ada beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi bidang Perdagangan, Bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi diantaranya mensosialisasikan secara intensif Peraturan Daerah ini dengan melibatkan LSM. Demi kepentingan bersama untuk mewujudkan kota Kediri yang Bersih, Sehat, menarik, dan Indah. Mengoptimalkan kerapian dan kebersihan lokasi usaha pedagang kaki lima dengan cara meningkatkan pengawasan dan pemberian pembinaan setidak-tidaknya sebulan sekali dari para petugas secara intensif. Mensosialisasikan pengendalian pedagang kaki-lima kepada pedagang yang sudah ada, untuk tidak menambah pedagang baru lainnya dari kalangan kerabatnya, karena akan menambah kesemrawutan Kota. Perlunya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan juga PKL untuk mewujudkan kota Kediri "BERSEMI" (Bersih, Sehat, Menarik dan Indah).