EVALUASI AKUNTANBILITAS DAN FLEKSIBILITAS
DALAM PELAKSANAAN PENYALURAN DANA DESA
(Studi Kasus Desa Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung
Kabupaten Lampung Tengah)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Metro
Author
PUJI LESTARI, PRATIWI
Subject
Akuntansi
Datestamp
2022-02-11 02:26:41
Abstract :
Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan pemerintah desa yaitu kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Dana desa merupakan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan untuk desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk kepentingan desa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan penyaluran pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Fleksibilitas didefinisikan sebagai kemampuan dari sendi dan otot, serta tali sendi di sekitarnya untuk bergerak dengan leluasa dan nyaman dalam ruang gerak maksimal yang diharapkan. Dalam pengelolaan pembangunan desa pemerintah harus bersifat fleksibilitas dalam menentukan kebijakan. Fleksibilitas yang dimaksud adalah pemerintahan desa harus menyesuaikan pembangunan dengan kondisi masyarakat desa.
Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan pemerintah desa yaitu kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Dana desa merupakan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan untuk desa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk kepentingan desa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan penyaluran pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Fleksibilitas didefinisikan sebagai kemampuan dari sendi dan otot, serta tali sendi di sekitarnya untuk bergerak dengan leluasa dan nyaman dalam ruang gerak maksimal yang diharapkan. Dalam pengelolaan pembangunan desa pemerintah harus bersifat fleksibilitas dalam menentukan kebijakan. Fleksibilitas yang dimaksud adalah pemerintahan desa harus menyesuaikan pembangunan dengan kondisi masyarakat desa.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
