KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI
MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA BUMIRAHARJO KECAMATAN BUMI
RATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Muhammadiyah Metro
Author
Krisdianto, Felik
Subject
Ilmu Hukum
Datestamp
2022-10-31 06:14:56
Abstract :
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumi Raharjo di tahun 2020 di prioritaskan pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak terutama pada penanganan Pandemi Virus Covid-19 yang terjadi di seluruh Dunia termasuk Desa Bumi Raharjo. Pemerintah Desa dalam melakukan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menetapkan beberapa Kebijakan yang telah di atur oleh Kementrian Desa Padat Karya Tunai Desa yang memeberi kebebasan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terkait Penanganan Virus Covid-19. Dari prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa akibat penanganan Virus Covid-19 maka banyak timbul pertanyaan di masyarakat tentang menurunya pemberdayaan dan pembangunan Desa Oleh Sebab itu Pemerintah Desa juga di tuntut bersikap transparansi dalam penetapan Kebijakan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana alur penetapan kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa di masa Pandemi Virus Covid-19 pada saat ini dan Untuk mengetahui sejauh mana upaya Pemerintah Desa dalam melakukan ketransparansian dalam penetapam kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini bertempat di Desa Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Metode Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang meniliti mengenai pemberlakuan atau implementasi ketetntuan hukum normative secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini di gunakan untuk mengumpulkan data di lapangan secara langsung dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa proses pembuatan kebijakan berjalan dengan semestinya, Pemerintah Desa Bumi Raharjo menetapkan tiga kebijakan yaitu pertama pemberian BLT-DD kepada masyarakat terdampak yang masuk ke dalam kategori yang di tetapkan oleh Pemerintah Desa, Kedua Padat Karya Tunai Desa membentuk posko Covid-19 dan membuat drainase sepanjang 435 meter di Dusun IV, ketiga belanja kebutuhan yang di butuhkan oleh masyarakat berupa alat penunjang kesehatan dan lain-lain. Dan dalam sikap ketransparansianya Pemerintah Desa Bumi Raharjo menunjukan sikap ketransparansianya dengan cara mengundang berbagai elemen masyarakat dalam setiap proses pembuatan kebijakan seperti dalam Musrenbangdes dan Pemerintah Desa Bumi Raharjo juga membuat berupa papan pelaporan pengalokasian APBDes setiap tahunya.
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumi Raharjo di tahun 2020 di prioritaskan pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak terutama pada penanganan Pandemi Virus Covid-19 yang terjadi di seluruh Dunia termasuk Desa Bumi Raharjo. Pemerintah Desa dalam melakukan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menetapkan beberapa Kebijakan yang telah di atur oleh Kementrian Desa Padat Karya Tunai Desa yang memeberi kebebasan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terkait Penanganan Virus Covid-19. Dari prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa akibat penanganan Virus Covid-19 maka banyak timbul pertanyaan di masyarakat tentang menurunya pemberdayaan dan pembangunan Desa Oleh Sebab itu Pemerintah Desa juga di tuntut bersikap transparansi dalam penetapan Kebijakan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana alur penetapan kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa di masa Pandemi Virus Covid-19 pada saat ini dan Untuk mengetahui sejauh mana upaya Pemerintah Desa dalam melakukan ketransparansian dalam penetapam kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini bertempat di Desa Bumi Raharjo Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah. Metode Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang meniliti mengenai pemberlakuan atau implementasi ketetntuan hukum normative secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini di gunakan untuk mengumpulkan data di lapangan secara langsung dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa proses pembuatan kebijakan berjalan dengan semestinya, Pemerintah Desa Bumi Raharjo menetapkan tiga kebijakan yaitu pertama pemberian BLT-DD kepada masyarakat terdampak yang masuk ke dalam kategori yang di tetapkan oleh Pemerintah Desa, Kedua Padat Karya Tunai Desa membentuk posko Covid-19 dan membuat drainase sepanjang 435 meter di Dusun IV, ketiga belanja kebutuhan yang di butuhkan oleh masyarakat berupa alat penunjang kesehatan dan lain-lain. Dan dalam sikap ketransparansianya Pemerintah Desa Bumi Raharjo menunjukan sikap ketransparansianya dengan cara mengundang berbagai elemen masyarakat dalam setiap proses pembuatan kebijakan seperti dalam Musrenbangdes dan Pemerintah Desa Bumi Raharjo juga membuat berupa papan pelaporan pengalokasian APBDes setiap tahunya.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
