Abstract :
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaruh adanya perubahan
desa menjadi kelurahan terhadap sistem pemerintahan demi mewujudkan
pemerintahan yang baik, sehingga cita-cita bangsa mewujudkan masyarakat yang
adil dan makmur dapat tercapai.
Guna mengkaji permasalahan tersebut, dipergunakan metode penelitian hokum
normative yang mendasarkan pada norma-norma yang terwujud dalam peraturan
perundang-undangan, dengan uraian diskriptif analistis dengan mengunakan data
primer dan sekunder kemudian data di analisis secara kualitatif.
Dengan adanya perubahan desa menjadi kelurahan maka akan menimbulkan
perubahan pada sistem pemerintahannya. Yang diantaranya mengenai perubahan
kedudukan pemerintahannya, kepemimpinan Pemerintahan, laporan
pertanggungjawaban penyelenggraaan pemerintahan. status perangkat daerah
bagaimana statusnya setelah perubahan desa menjadi kelurahan, mengenai
Peraturan Desa dengan berubahnya desa menjadi kelurahan maka kelurahan tidak
berwenang lagi membuat Peraturan Desa. Dengan berubahnya desa menjadi
kelurahan maja hak mengatur wilayahnya sendiri menjadi hilang sehingga
program otonomi desa yang selama ini didengung-dengungkan akan hilang.
Berubahnya desa menjadi kelurahan maka pendapatan asli desa menjadi milik
atau dikuasai pemerintah kabupaten. Mengenai Badan Perwakilan Desa (BPD),
sebagai badan yang berfungsi mengontrol Pemerintah Desa dengan berubahnya
desa menjadi kelurahan maka akan menimbulkan konsekuensi Badan Perwakilan
Desa tersebut akan hilang, dengan hilangnya badan pengontrol pemerintah desa
akan mengakibatkan menghilangnya pembelajaran demokrasi yang sedang
dibangun. Biaya operasional pemerintah desa yang biasanya ditanggung oleh desa
itu sendiri, dengan berubahnya desa menjadi kelurahan maka semua biaya
operasional pemerintahan akan ditanggung oleh pemerintah kabupaten atau kota.