Model Penanggulangan Bencana
secara Integratif yang Berbasis Kearifan Budaya Lokal di Kabupaten Probolinggo
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Merdeka Malang
Author
Sukowati, Praptining
Effendy, Rochmad
Subiyanto, Agus
Effendy, Rochmad
Subiyanto, Agus
Subject
Datestamp
2020-06-30 06:44:24
Abstract :
Berbagai Undang-Undang atau pun peraturan telah ditetapkan dalam upaya memberikan perlindungan kepada rakyat dari bencana, salah satunya adalah Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Walaupun regulasi telah disiapkan dan disahkan, namun kenyataannya dalam menghadapi permasalahan bencana belum ada kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Maka perlu merumuskan kembali model kebijakan penanggulangan secara integratif yang berpihak kepada masyarakat korban. Dalam arti, kebijakan penanggulangan bencana tersebut dapat mengatasi permasalahan yang terjadi terkait kebencanaan baik pra bencana, tanggap darurat, pasca bencana, maupun sampai dengan pemantauan dan evaluasi setelah terjadinya bencana. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Probolinggo, khususnya pada masyarakat desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, sebagai kawasan yang rawan bencana. Selama ini, kebijakan penanggulangan bencana bisa dikatakan kurang efektif dan kurang bisa diterima masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana. Kebijakan penanggulangan bencana selama ini lebih cenderung ?top down?, dan bersifat instruksi sehingga kurang bisa diterima oleh masyarakat. Adanya kearifan budaya lokal yang ada pada masyarakat kawasan rawan bencana perlu diangkat dan dikuatkan sehinga terjalin sinergitas dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ada pada masyarakat kawasan rawan bencana tersebut. Dengan demikian akan terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana yang terjadi di daerah rawan bencana.
Berbagai Undang-Undang atau pun peraturan telah ditetapkan dalam upaya memberikan perlindungan kepada rakyat dari bencana, salah satunya adalah Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Walaupun regulasi telah disiapkan dan disahkan, namun kenyataannya dalam menghadapi permasalahan bencana belum ada kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Maka perlu merumuskan kembali model kebijakan penanggulangan secara integratif yang berpihak kepada masyarakat korban. Dalam arti, kebijakan penanggulangan bencana tersebut dapat mengatasi permasalahan yang terjadi terkait kebencanaan baik pra bencana, tanggap darurat, pasca bencana, maupun sampai dengan pemantauan dan evaluasi setelah terjadinya bencana. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Probolinggo, khususnya pada masyarakat desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, sebagai kawasan yang rawan bencana. Selama ini, kebijakan penanggulangan bencana bisa dikatakan kurang efektif dan kurang bisa diterima masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana. Kebijakan penanggulangan bencana selama ini lebih cenderung ?top down?, dan bersifat instruksi sehingga kurang bisa diterima oleh masyarakat. Adanya kearifan budaya lokal yang ada pada masyarakat kawasan rawan bencana perlu diangkat dan dikuatkan sehinga terjalin sinergitas dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ada pada masyarakat kawasan rawan bencana tersebut. Dengan demikian akan terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana yang terjadi di daerah rawan bencana.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
