Abstract :
Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sleman sehubungan dengan adanya perubahan mendasar pada tata pemerintahan dan
sistem keuangan pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah pusat dan daerah. Sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerinah
daerah, Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan semua urusan daerahnya
menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Sesuai UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan
Keuangan antara pemerinah pusat dan daerah, maka terdapat penerimaan yang masuk ke daerah
dan terdapat penerimaan yang masih harus diserahkan ke pemerintah pusat. Penilaian kinerja
pada Pemerintah daerah Kabupaten Sleman dilakukan dengan menghitung rasio keuangan
Pemerintah Daerah. Rasio keuangan yang digunakan anatara lain : Rasio Kemandirian Keuangan
Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas (Belanja Rutin & Pembangunan),
DSCR, dan Rasio Pertumbuhan.
Data yang digunakan untuk menghitung rasio keuangan ini yaitu anggaran dan realisasi
APBD Daerah Kabupaten Sleman tahun anggaran 2008 sampai 2010
Kata kunci : Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Sleman