Abstract :
Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah
Daerah Kota Cirebon sehubungan dengan adanya perubahan mendasar pada tata
pemerintahan dan sistem keuangan pemerintah pusat dan daerah. Undang-undang
nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang nomor 25
tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah.
Sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerinah daerah, Pemerintah
daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan semua urusan daerahnya
menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Sesuai UU No. 25 tahun 1999 tentang
perimbangan Keuangan antara pemerinah pusat dan daerah, maka terdapat
penerimaan yang masuk ke daerah dan terdapat penerimaan yang masih harus
diserahkan ke pemerintah pusat. Penilaian kinerja pada Pemerintah daerah
Kabupaten Bantul dilakukan dengan menghitung rasio keuangan Pemerintah
Daerah. Rasio keuangan yang digunakan anatara lain : Rasio Kemandirian
Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas (Belanja
Rutin & Pembangunan), DSCR, dan Rasio Pertumbuhan.
Data yang digunakan untuk menghitung rasio keuangan ini yaitu anggaran
dan realisasi APBD Daerah Kota Cirebon tahun anggaran 2008 sampai 2010
Kata kunci : Analisis PAD pada Pemerintah Kota Cirebon