UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENGALIHAN BLOK
MAHAKAM PASCA 2017
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
Author
NUR RIZKY, SULAIMAN
Subject
JZ International relations
Datestamp
2017-03-29 03:04:33
Abstract :
Blok Mahakam memiliki sejarah panjang dan hasil melimpah dalam pengelolaannya. Berawal dari inpex lalu dengan masuknya Total E&P Indonesie (TEPI) sebagai operator. Pengalihan Blok Mahakam menjadi pembahasan yang serius bagi pemerintah. Dengan tujuan untuk mengelola sektor energi dan pengelolaan sumber daya mineral bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah melalui KESDM memutuskan Pertamina sebagai operator utama pasca 2017. Tuntutan-tuntutan masyarakat Kaltim dan Pemerintah Kaltim untuk mengelola Blok Mahakam. Sehingga mendapat respon dari pemerintah dengan keluarnya Peraturan Menteri ESDM No 15 tahun 2015. Peraturan tersebut mendapat dukungan dari pemerintah daerah karena memberikan kepastian hukum bagi daerah penghasil. Agar terwujudnya kemandirian migas nasional melalui pengalihan Blok Mahakam, pemerintah selaku fasilitator mencapai kesepakatan dengan Pertamina dan TEPI yang tertuang dalam pokok perjanjian (Head of Agreement/HoA). Serta pemberian PI sebesar 10% untuk daerah agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah penghasil. Kata Kunci : Total E&P Indonesie (TEPI), KESDM, Pertamina, Head of Agreement/HoA
Blok Mahakam memiliki sejarah panjang dan hasil melimpah dalam pengelolaannya. Berawal dari inpex lalu dengan masuknya Total E&P Indonesie (TEPI) sebagai operator. Pengalihan Blok Mahakam menjadi pembahasan yang serius bagi pemerintah. Dengan tujuan untuk mengelola sektor energi dan pengelolaan sumber daya mineral bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah melalui KESDM memutuskan Pertamina sebagai operator utama pasca 2017. Tuntutan-tuntutan masyarakat Kaltim dan Pemerintah Kaltim untuk mengelola Blok Mahakam. Sehingga mendapat respon dari pemerintah dengan keluarnya Peraturan Menteri ESDM No 15 tahun 2015. Peraturan tersebut mendapat dukungan dari pemerintah daerah karena memberikan kepastian hukum bagi daerah penghasil. Agar terwujudnya kemandirian migas nasional melalui pengalihan Blok Mahakam, pemerintah selaku fasilitator mencapai kesepakatan dengan Pertamina dan TEPI yang tertuang dalam pokok perjanjian (Head of Agreement/HoA). Serta pemberian PI sebesar 10% untuk daerah agar dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah penghasil. Kata Kunci : Total E&P Indonesie (TEPI), KESDM, Pertamina, Head of Agreement/HoA
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
