Abstract :
Risiko fiskal merupakan kondisi ketidakpastian yang terjadi dimasa yang
akan datang yang dapat mempengaruhi posisi dan pelaksanaan fiskal pemerintah
yang dinyatakan dalam dokumen APBN dan APBD. Risiko fiskal atau anggaran
akan mempengaruhi keakurasian Pemerintah dalam menentukan target-target
anggaran atau menyebabkan realisasi anggaran pada masa yang akan datang tidak
sesuai dengan jumlah yang dianggarkan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi (menemukan) dan
menganalisa faktor-faktor risiko fiskal dalam penganggaran daerah. Penelitian ini
mengunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Data berasal dari
penyebaran kuisioner dengan skala likert. Responden penelitian terdiri dari 108
orang Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang
pernah terlibat dalam penyusunan anggaran. Untuk mencapai tujuan penelitian,
maka alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif statistik dan analisi
faktor konfirmatori.
Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor risiko fiskal dalam
penganggaran daerah yaitu dalam variabel Penganggaran dan Mekanisme
Penyusunan APBD yaitu Penyusunan RKA tidak selalu berpedoman pada KUA
dan PAPS. Pemda belum menerapkan manajemen risiko di daerah secara
maksimal dan nama program kegiatan dalam RKA-SKPD sesuai dengan yang
tercantum dalam KUA dan PAPS. Informasi dan Komunikasi yaitu tujuan
perencanaan kegiatan dan alokasi anggaran untuk kepentingan publik masih
belum jelas dalam proses perencanaan keuangan dan SKPD tidak selalu dilibatkan
dalam perumusan prioritas dan plafon anggaran untuk setiap program kegiatan
yang dilakukan. Pada variabel Politik adanya arahan dari kepala daerah untuk
memasukan program/kegiatan tertentu dalam RKA-SKPD. Adanya keinginan
anggota DPRD untuk harus memasukan program/kegiatan tertentu di dalam
RKA-SKPD yang disusun SKPD.
Variabel Perilaku Opportunistik dan Moral Hazard yaitu orientasi
kepentingan kelompok tertentu masih dominan dalam penentuan sasaran rencana
pembangunan dan keuangan, besaran atau jumlah anggaran untuk suatu kegiatan
sering ditentukan oleh kepala SKPD dan peluang keterlibatan setiap pegawai
dalam perencanaan dan penyusunan anggaran dan kegiatan sangat kecil. Variabel
Ekspetasi Politik ada kemungkinan kegiatan yang diusulkan tidak terealisasi
seluruhnya karena keterlambatan pengesahan APBD, kekurangan atas anggaran
yang diusulkan dalam RKA-SKPD sudah termasuk antisipasi terhadap
kemungkinan terjadinya kenaikan harga .
Kata Kunci: Risiko fiskal, penganggaran daerah, APBD, politik dalam
penganggaran, analisis faktor konfirmatori.