DETAIL DOCUMENT
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 2006-2010
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
Author
ARIYANTO, IWAN
Subject
HG Finance 
Datestamp
2016-12-14 06:27:19 
Abstract :
Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, efeisien dan mampu mendorong peran masyarakat untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan dalam kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan keuangan di Kabupaten Kulon Progo setelah adanya otonomi daerah. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Kulon Progo. Untuk data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan APBD di kabupaten Kulon Progo tahun 2006-2010, adapun teknik pengumpulan data adalah dengan dokumentasi yang dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Kulon Progo. Metode penelitian adalah deskriptif, dengan menggunakan beberapa rasio keuangan yaitu rasio kemandirian daerah, rasio keserasian yang meliputi rasio belanja rutin dan rasio belanja pembangunan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Berdasarkan rasio kemandirian daerah berada pada kisaran 7,57% - 9,11% masih berada diantara 0% - 25% tergolong mempunyai pola hubungan Instruktif yang berarti kemampuan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat masih relatif rendah, yang mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kulon Progo masih sangat tergantung pada penerimaan Pemerintah Pusat. Pada rasio keserasian pengeluaran belanja rutin berkisar antara 76,27% - 92,45%, sedangkan belanja pembangunan berkisar antara 6,84% - 17,92%, ini berarti bahwa pengeluaran rutin lebih besar daripada belanja pembangunan. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah, Keuangan Daerah 

File :
ABSTRAK.pdf
Institution Info

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta