KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM PERJANJIAN YANG DIBUAT BAKU OLEH PENYEDIA JASA
ANGKUTAN UDARA NIAGA
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1317K/Pdt.Sus-
BPSK/2017 TANGGAL 19 DESEMBER 2017)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wijaya Putra
Author
ANGGA, PRASTYAWAN
Subject
KZ Law of Nations
Datestamp
2020-09-15 05:11:53
Abstract :
Kewajiban pengangkut dalam hal ini penyedia jasa angkutan udaraniaga adalah wajib mengangkut sesuai kesepakatan, memberikanpelayanan layak tanpa diskriminasi, bertanggung jawab atas kerugianyang disebabkan kesalahannya, memberikan dokumen angkutan,membebaskan pengguna jasa untuk memilih pilihan jasa, mendengarpendapat dan keluhan pengguna jasa, sedang Hak pengangkutadalah menerima pembayaran, mendapat informasi yang jelas danlengkap dari penumpang atas hal-hal yang berkaitan dengan diripenumpang beserta barang-barang yang akan turut serta dalampengangkutan, mendapatkan kepastian kondisi bahwa penggunajasa telah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan proseduryang disyaratkan, dalam kewajiban dan hak, terdapat hubungan antinomi sehingga kewajiban pengangkut dapat dilihat sebagai hakpengguna jasa dan hak pengangkut dapat dilihat sebagai kewajibanpengguna jasa. Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan udara dikorelasikan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor1317K/PDT.SUS-BPSK/2017, bahwa tentang permasalahanhilangnya bagasi tercatat tetap menjadi kewajiban pengangkut, yaituuntuk penerbangan domestik/nasional mengacu pada Pasal 168Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan jo. Pasal5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011, sedangkan
Kewajiban pengangkut dalam hal ini penyedia jasa angkutan udaraniaga adalah wajib mengangkut sesuai kesepakatan, memberikanpelayanan layak tanpa diskriminasi, bertanggung jawab atas kerugianyang disebabkan kesalahannya, memberikan dokumen angkutan,membebaskan pengguna jasa untuk memilih pilihan jasa, mendengarpendapat dan keluhan pengguna jasa, sedang Hak pengangkutadalah menerima pembayaran, mendapat informasi yang jelas danlengkap dari penumpang atas hal-hal yang berkaitan dengan diripenumpang beserta barang-barang yang akan turut serta dalampengangkutan, mendapatkan kepastian kondisi bahwa penggunajasa telah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan proseduryang disyaratkan, dalam kewajiban dan hak, terdapat hubungan antinomi sehingga kewajiban pengangkut dapat dilihat sebagai hakpengguna jasa dan hak pengangkut dapat dilihat sebagai kewajibanpengguna jasa. Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan udara dikorelasikan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor1317K/PDT.SUS-BPSK/2017, bahwa tentang permasalahanhilangnya bagasi tercatat tetap menjadi kewajiban pengangkut, yaituuntuk penerbangan domestik/nasional mengacu pada Pasal 168Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan jo. Pasal5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011, sedangkan
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
