TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGUASAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL
(Studi Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2021/PN RBI
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas PGRI Semarang
Author
Bagaskara, Danang Laksana
Subject
K Law (General)
Datestamp
2024-01-16 02:02:31
Abstract :
Maraknya persebaran senjata api di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatankejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dan pertanggungjawaban pidana di Indonesia? 2) Bagaimana mewujudkan penegakan hukum yang optimal bagi pelaku penyalahgunaan senjata api dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat? Dengan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan normatif yuridis dan pendekatan yuridis empiris ditemukan bahwa 1) Pengaturan kepemilikan senjata api saat ini yang mengatur enforcement terhadap penyalahgunaan senjata api belum dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. 2) Untuk mewujudkan penegakan hukum yang optimal bagi pelaku penyalahgunaan senjata api dilakukan dengan cara dibentuknya badan khusus penanganan perdagangan senjata api gelap dan memperketat wilayah Perbatasan Indonesia. Saran dalam penelitian ini adalah 1) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku penyalahgunaan senjata api ilegal hendaknya dilakukan dengan mengedepankan Hak Asasi Manusia dengan melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, dan proporsional. 2) Diperlukan adanya 1 (satu) undang-undang saja, yang mengatur mengenai delik senjata api agar istilah-istilah yang digunakan tidak berbeda-beda. Kata Kunci: Penyalahgunaan, Senjata Api, Masyarakat Sipil Undang-Undang Darurat
Maraknya persebaran senjata api di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun ilegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatankejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dan pertanggungjawaban pidana di Indonesia? 2) Bagaimana mewujudkan penegakan hukum yang optimal bagi pelaku penyalahgunaan senjata api dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat? Dengan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan normatif yuridis dan pendekatan yuridis empiris ditemukan bahwa 1) Pengaturan kepemilikan senjata api saat ini yang mengatur enforcement terhadap penyalahgunaan senjata api belum dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. 2) Untuk mewujudkan penegakan hukum yang optimal bagi pelaku penyalahgunaan senjata api dilakukan dengan cara dibentuknya badan khusus penanganan perdagangan senjata api gelap dan memperketat wilayah Perbatasan Indonesia. Saran dalam penelitian ini adalah 1) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku penyalahgunaan senjata api ilegal hendaknya dilakukan dengan mengedepankan Hak Asasi Manusia dengan melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, dan proporsional. 2) Diperlukan adanya 1 (satu) undang-undang saja, yang mengatur mengenai delik senjata api agar istilah-istilah yang digunakan tidak berbeda-beda. Kata Kunci: Penyalahgunaan, Senjata Api, Masyarakat Sipil Undang-Undang Darurat
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
