Penyelesaian Sengketa Pembangunan Perumahan Yang Tidak Sesuai Dengan Pengikatan Perjanjian Jual Beli Antara Developer Dan Pembeli
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Author
Istiqomah, Ayu Maharani
Subject
K Law (General)
Datestamp
2021-09-17 02:11:45
Abstract :
Perdagangan yang makin kompleks dewasa ini membuat perusahaan pengembang perumahaan sudah bisa mengadakan transaksi terlebih dahulu sebelum bangunannya jadi, yang selanjutnya dikenal dengan PPJB. Pembuatan PPJB harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sengketa Perumahan Griya Sidomoyo Asri Sleman sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 122/PDT/2017/PT YYK, dapat diketahui bahwa masing-masing pihak memiliki prestasi yang belum dipenuhi, dimana pembeli tidak melunasi kewajibannya untuk membayar lunas pembangunan yang telah selesai dibangun oleh developer dan developer yang tidak memenuhi persyaratan melakukan PPJB karena belum memiliki IMB. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri atas sumber bahan hukum primer yang berupa aturan perundang-undangan yang terkait dengan rumusan masalah dan bahan hukum sekunder yang merupakan jurnal, buku, dan sumber lain yang terkait dengan rumusan masalah. Sumber hukum tersebut nantinya dikumpulkan dan diinvestarisir setelah selanjutnya di lakukan analisa. Konsep jual-beli unit perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 2011, yang pada pokoknya menentukan bahwa unit perumahan dapat dipasarkan dan dilakukan penjualan saat sedang dalam proses pembangunan melalui sistem PPJB. Begitu juga perjanjian antara developer Perumahan Griya Sidomoyo Asri Sleman dan pembeli juga merupakan bentuk Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) dan Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Sebelum melaksanakan PPJB, alangkah baiknya masing-masing pihak secara terbuka, terkait hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan, termasuk bagi developer agar mematuhi persyaratan khusus dalam melakukan pemasaran melalui sistem PPJB yang kemudian PPJB tersebut dilakukan di hadapan Notaris, agar para pihak memahami eksistensi dan Notaris dapat menjelaskan secara sistem hukum agar PPJB tersebut terlaksana sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Kata Kunci: PPJB, Pengembang Perumahan, Wanprestasi
Perdagangan yang makin kompleks dewasa ini membuat perusahaan pengembang perumahaan sudah bisa mengadakan transaksi terlebih dahulu sebelum bangunannya jadi, yang selanjutnya dikenal dengan PPJB. Pembuatan PPJB harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sengketa Perumahan Griya Sidomoyo Asri Sleman sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 122/PDT/2017/PT YYK, dapat diketahui bahwa masing-masing pihak memiliki prestasi yang belum dipenuhi, dimana pembeli tidak melunasi kewajibannya untuk membayar lunas pembangunan yang telah selesai dibangun oleh developer dan developer yang tidak memenuhi persyaratan melakukan PPJB karena belum memiliki IMB. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri atas sumber bahan hukum primer yang berupa aturan perundang-undangan yang terkait dengan rumusan masalah dan bahan hukum sekunder yang merupakan jurnal, buku, dan sumber lain yang terkait dengan rumusan masalah. Sumber hukum tersebut nantinya dikumpulkan dan diinvestarisir setelah selanjutnya di lakukan analisa. Konsep jual-beli unit perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 2011, yang pada pokoknya menentukan bahwa unit perumahan dapat dipasarkan dan dilakukan penjualan saat sedang dalam proses pembangunan melalui sistem PPJB. Begitu juga perjanjian antara developer Perumahan Griya Sidomoyo Asri Sleman dan pembeli juga merupakan bentuk Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) dan Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Sebelum melaksanakan PPJB, alangkah baiknya masing-masing pihak secara terbuka, terkait hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan, termasuk bagi developer agar mematuhi persyaratan khusus dalam melakukan pemasaran melalui sistem PPJB yang kemudian PPJB tersebut dilakukan di hadapan Notaris, agar para pihak memahami eksistensi dan Notaris dapat menjelaskan secara sistem hukum agar PPJB tersebut terlaksana sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Kata Kunci: PPJB, Pengembang Perumahan, Wanprestasi
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
