Eksistensi notaris dalam pendirian PT UMKM berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2020
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Author
Noersanto, Gama
Subject
K Law (General)
Datestamp
2021-10-01 03:50:47
Abstract :
Penelitian yang Berjudul ?Eksistensi Notaris Dalam Pendirian PT UMKM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020? dilatar belakangi oleh di sahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil resmi ditanda tangani oleh pemerintah bulan lalu. Dimana Peraturan Pemerintah ini merupakan turunan dan aturan pendukung dari UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang sudah lebih dulu disahkan tahun lalu untuk mempermudah masyarakat dalam mendirikan suatu UMKM. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang merupakan penelitian ini didasarkan pada sisi perundang-undangan dan dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: bahwa disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan mempunyai perbedaan tentang karakteristik suatu Perseroan Terbatas, dimana apabila berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Perseroan Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan disahkan dengan akta Notaris, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Perseroan Terbatas dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja, dan modal pendirian ditentukan oleh pendiri perseroan tanpa perlu adanya suatu akta otentik. Kedua: bahwa hilangnya kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang terdapat pada Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Pendirian suatu PT.UMKM mengakibatkan hilangnya alat bukti terkuat dan terpenuh yaitu akta otentik dalam setiap hubungan hukum di lingkungan masyarakat dan mengakibatkan hilangnya suatu keabsahan hukum dalam pendirian PT.UMKM tersebut. Dimana Negara hukum mengatut prinsip kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang menuntut, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.
Penelitian yang Berjudul ?Eksistensi Notaris Dalam Pendirian PT UMKM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020? dilatar belakangi oleh di sahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil resmi ditanda tangani oleh pemerintah bulan lalu. Dimana Peraturan Pemerintah ini merupakan turunan dan aturan pendukung dari UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang sudah lebih dulu disahkan tahun lalu untuk mempermudah masyarakat dalam mendirikan suatu UMKM. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang merupakan penelitian ini didasarkan pada sisi perundang-undangan dan dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: bahwa disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan mempunyai perbedaan tentang karakteristik suatu Perseroan Terbatas, dimana apabila berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Perseroan Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan disahkan dengan akta Notaris, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Perseroan Terbatas dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja, dan modal pendirian ditentukan oleh pendiri perseroan tanpa perlu adanya suatu akta otentik. Kedua: bahwa hilangnya kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang terdapat pada Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Pendirian suatu PT.UMKM mengakibatkan hilangnya alat bukti terkuat dan terpenuh yaitu akta otentik dalam setiap hubungan hukum di lingkungan masyarakat dan mengakibatkan hilangnya suatu keabsahan hukum dalam pendirian PT.UMKM tersebut. Dimana Negara hukum mengatut prinsip kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang menuntut, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
