pertanggungjawaban atas pelanggaran kode etik jaksa dalam menjalankan profesi
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Author
Usman, Nizam
Subject
K Law (General)
Datestamp
2021-10-07 05:52:21
Abstract :
Penelitian ini berjudul ?PertanggungjawabanAtas Pelanggaran Kode Etik Jaksa Dalam Menjalankan Profesi? yang dilatar belakangi adanya kasus Djoko Chandra atas kasus Bank Bali. Penelitian ini mempunyai tujuan yang pertama yaituuntuk mengetahui penegakan kode etik terhadap Jaksa Pinangki dan tujuan yang kedua untuk mengetahui penyelesaian kasus pelanggaran kode etik Jaksa Pinangki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode normatif dengan pendekatan kasus, metode yang melakukan penelitian terhadap peraturan perundang ? undangan serta literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, penegakan hukum terhadap penegak hukum perlu ditingkatkan dan perlu adanya sanksi yang lebih berat agar meminimalisir adanya penegak hukum yang melanggar hukum. Sanksi dan hukuman yang diberikan kepada penegak hukum yang melanggar hukum khususnya Jaksa Pinangki, dapat dikatakan berat karena selain mendapatkan sanksi dari organisasi yaitu pemberhentian secara tidak hormat, Jaksa Pinangki juga mendapat sanksi pidana. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Jaksa, Pinangki
Penelitian ini berjudul ?PertanggungjawabanAtas Pelanggaran Kode Etik Jaksa Dalam Menjalankan Profesi? yang dilatar belakangi adanya kasus Djoko Chandra atas kasus Bank Bali. Penelitian ini mempunyai tujuan yang pertama yaituuntuk mengetahui penegakan kode etik terhadap Jaksa Pinangki dan tujuan yang kedua untuk mengetahui penyelesaian kasus pelanggaran kode etik Jaksa Pinangki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode normatif dengan pendekatan kasus, metode yang melakukan penelitian terhadap peraturan perundang ? undangan serta literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, penegakan hukum terhadap penegak hukum perlu ditingkatkan dan perlu adanya sanksi yang lebih berat agar meminimalisir adanya penegak hukum yang melanggar hukum. Sanksi dan hukuman yang diberikan kepada penegak hukum yang melanggar hukum khususnya Jaksa Pinangki, dapat dikatakan berat karena selain mendapatkan sanksi dari organisasi yaitu pemberhentian secara tidak hormat, Jaksa Pinangki juga mendapat sanksi pidana. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Jaksa, Pinangki
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
