Abstract :
ABSTRAK
Dalam pinjaman online terutama pada layanan aplikasi berbasis teknologi informasi atau bisa juga disebut sebagai fintech, telah memiliki banyak permasalahan yang terjadi terutama pada kasus pencurian disertai penyalahgunaan pribadi yang dilakukan oleh kreditur atau dari penyelenggara dalam layanan pinjaman online yang tanpa izin dari debitur telah mengambil data pribadi milik debitur melalui handphonemilik debitur dan mengakses kontak-kontak handphone milik debitur, serta ketidakpahaman debitur akan hubungan perdata apa saja yang terjadi dalam pinjaman online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pencurian disertai penyalahgunaan data pribadi debitur yang dilakukan oleh kreditur dalam pinjaman online serta menjelaskan lebih lanjut tentang hubungan apa saja yang terjadi dalam antara debitur, kreditur, serta penyelenggara dalam pinjaman online /fintech, Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan Metode hukum normatif dengan melakukan pendekatan terhadap undang-undang yang ada dan melakukan pendekatan fakta. Hasil dari penelitian yang menunjukan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara kreditur dan debitur terjadi secara tidak langsung namun melalui penyelenggara selaku pihak ketiga dalam pinjaman online, serta perlindungan hukum yang diberlakukan oleh debitur terkait penyalahgunaan data pribadi telah diatur dalam UU No.11 Tahun 2008 serta perubahannya tentang informasi dan tranksaksi elektronik, serta sanksi apabila yang melakukan adalah korprasi yang tidak lain ditujukan oleh si penyelenggara pinjaman online adalah tercantum dalam PerMa No. 13 Tahun 2016 tentang Tindak Pidana oleh Korporasi dan sanksi yang diberlakukan tercantum dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi terutama pada pasal 26 (A) yang menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa ?Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data itu diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan, dan sanksi administratif yang di berlakukan pada pasal 47 ayat (1) yaitu sanksi berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan usaha, serta pencabutan izin.
Kata Kunci : perlindungan hukum, pencurian, penyalahgunaan data pribadi, pinjaman online, hubungan hukum kreditur dan debitur.