Institusion
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Author
tanupranata, jeffry yanuardi
Subject
K Law (General)
Datestamp
2020-08-11 06:45:51
Abstract :
Era digital,yaitu era teknologi informasi yang semakin cepat dimanfaatkan, baik oleh masyarakat maupun industri perbankan dalam rangka meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu layanan bank pada nasabah. Mobile Banking memungkinkan penggunanya untuk mengakses informasi saldo atau mentransfer sejumlah uang hanya lewat ponsel. Salah satu kelemahan dari Mobile Banking adalah ketergantungan terhadap ketersediaan jaringan seluler operator yang bersangkutan, jika terjadi blankspot atau ketidak tersediaan jaringan maka layanan Mobile Banking tidak bisa dilakukan. Adapun skripsi yang berjudul Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kergian akibat kesalahan dari sistem bank pada layanan Mobile Banking.
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative atau juga bisa disebut dengan penelitian hukum doktriner ,dan sumber data sekunder yang didapatkan melalui bahan hukum primer,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut dengan data sekunder dan analisis data dilakukan secara kualitatif.
Bentuk pertanggung jawaban pihak bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat kesalahan dari sistem bank sehingga hilangnya saldo pada rekening nasabah, diwujudkan dengan dikreditkan kembali ke dalam rekening nasabah sejumlah uang besarnya sama dengan kerugian tersebut. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan nasabah yang mengalami kerugian dapat melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan.Perlindungan hukum terhadap nasabah layanan Mobile Banking yang mengalami kerugian akibat kesalahan dari sistem bank dapat dilakukan dengan perlindungan hukum represif dan preventif. Perlindungan represif diberikan dalam bentuk pemberian sanksi yaitu sanksi perdata berupa ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal19 Undang-Undang Nomor8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sanksi administrasi Negara berupa denda maksimal Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999. Perlindungan hukum preventif dilakukan guna mencegah kerugian nasabah layanan Mobile Banking akibat kesalahan dari system bank yang dialami oleh nasabah/ konsumen lainnya, mengingat kegiatan transaksi melalui Mobile Banking mudah dilakukan oleh nasabah tanpa harus pergi ke bank sehingga tidak menutup kemungkinanakan ada lagi nasabah yang dirugikan akibat kesalahan sistem bank pada transaksi Mobile Banking.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum , Nasabah , Pengguna Mobile Banking