Perlindungan hukum terhadap film yang di putar di bioskop
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Author
Putri, Ria Riani
Subject
K Law (General)
Datestamp
2020-08-18 06:19:30
Abstract :
ABSTRAK Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Film Yang Diputar Di Bioskop bertujuan pertama untuk penyebaran melalui media sosial film dibioskop hasil perekaman langsung dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Kedua untuk perlindungan hukum terhadap film-film yang diputar di bioskop. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode normative yaitu hukum yang tertulis dikaji dari berbagai filosofi, struktur, konsistensi, penjelasan, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang dan menggunakan jenis dan sumber hukum premier, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Serta menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap Perekaman Langsung pada media sosial ketika pemutaran film di bioskop adalah Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Serta penggunaan layanan perekaman langsung ketika pemutaran film di bioskop yang disebabkan penggunaan Perekaman Langsung telah melanggar hak moral dan hak ekonomi yang dimana hak-hak tersebut merupakan unsur terpenting dalam Hak Cipta adalah Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
ABSTRAK Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Film Yang Diputar Di Bioskop bertujuan pertama untuk penyebaran melalui media sosial film dibioskop hasil perekaman langsung dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Kedua untuk perlindungan hukum terhadap film-film yang diputar di bioskop. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode normative yaitu hukum yang tertulis dikaji dari berbagai filosofi, struktur, konsistensi, penjelasan, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang dan menggunakan jenis dan sumber hukum premier, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Serta menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap Perekaman Langsung pada media sosial ketika pemutaran film di bioskop adalah Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Serta penggunaan layanan perekaman langsung ketika pemutaran film di bioskop yang disebabkan penggunaan Perekaman Langsung telah melanggar hak moral dan hak ekonomi yang dimana hak-hak tersebut merupakan unsur terpenting dalam Hak Cipta adalah Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
