Abstract :
ABSTRAK
Dalam memenuhi kebutuhannya banyak masyarakat melakukan hubungan
hukum utang-piutang. Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan usaha
bagi leasing sebagai perusahaan pembiayaan. Salah satunya adalah kredit
sepeda motor yaitu cara untuk membeli motor dengan pembayaran secara
diangsur atau dalam bentuk cicilan. Namun dari pemberian kredit oleh leasing
terkadang masih banyak Nasabah yang melakukan penunggakan, oleh karena
itu leasing menggunakan Penagih Utang sebagai kuasanya untuk menagih
utang kepada Debitor. Tindakan Penagih Utang dalam menagih benda jaminan
milik Debitor sering diluar ketentuan dari ketentuan pihak leasing bahkan
mengarah ke tindakan pidana. Di dalam penelitian skripsi ini, penulis
menggunakan metode penelitian hukurn normatif, dengan tujuan untuk
melakukan pengkajian teoritis-normatif mengenai Kedudukan Hukum Penagih
Utang Dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor yang Diikat dengan Jaminan
Fidusia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa
Penagih utang adalah pihak ketiga yang diberikan kuasa oleh kreditor untuk
menagih utang terhadap debitor. Tata cara eksekusi jaminan fidusia dalam UU
Fidusia dapat dilakukan dengan cara Parate Eksekusi, Titel Eksekutorial, dan
Penjualan di bawah Tangan. Dalam UU Fidusia ini kreditor memang
mempunyai hak eksekutorial, namun dengan adanya Putusan Mahkamah
Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, penagih utang
sebagai kuasa kreditor tidak boleh menarik sepeda motor sebagai benda
jaminan dalam perjanjian kredit sepeda motor.
Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Kredit Motor, Penagih Utang
ix
ABSTRACT
To meet their needs, many people have a legal relationship with debts and
debts. Lending is one of the business activities for leasing as a finance
company. One of them is motorcycle credit which is a way to buy a motorcycle
with payment in installments or in installments. But from the credit given by
the leasing sometimes there are still many customers who are in arrears,
therefore the leasing uses the Debt Collector as its proxy to collect the debt to
the Debtor. Debt Collection Actions in collecting Debtor collateral objects are
often outside the provisions of the provisions of the leasing and even lead to
criminal actions. In this thesis research, the author uses the normative legal
research method, with the aim to conduct a theoretical-normative study of the
Debt Collector Position in the Motorcycle Loan Agreement that is Bounded
with Fiduciary Collateral. Based on these results it can be concluded that debt
collectors are third parties who are given power by creditors to collect debts
against debtors. The procedure for executing fiduciary guarantees in the
Fiduciary Act can be carried out by way of Parate Execution, Executorial Titel,
and Underhand Sales. In this Fiduciary Act, creditors do have an executorial
right, but with the Constitutional Court Decision No.18 / PUU-XVII / 2019
dated January 6, 2020, debt collectors as creditors' power of attorney cannot
withdraw motorcycles as collateral in the motorcycle loan agreement.
Keywords: Fiduciary Guarantee, Motorcycle Loans, Debt Collection