Abstract :
ABSTRAK
Outsourcing adalah perjanjian kerja antara perusahaan pemberi kerja
dengan perusahaan penyedia jasa buruh/tenaga kerja, dimana perusahaan pemberi
kerja meminta kepada perusahaan penyedia jasa buruh/tenaga kerja untuk
menyediakan buruh/tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan pemberi kerja
untuk dipekerjakan di perusahaan pemberi kerja, dengan membayar sejumlah uang
yang dibayarkan oleh perusahaan pemberi kerja kepada perusahaan penyedia jasa
buruh/tenaga kerja tersebut dan selanjutnya perusahaan penyedia jasa buruh/tenaga
kerja yang akan membayar uang tersebut kepada buruh/tenaga kerjanya (namun ada
juga perusahaan pemberi kerja yang langsung membayarkan gaji atau upah kepada
buruh/tenaga kerja yang dipekerjakan di perusahaannya).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap
tenaga kerja kontrak atas hak uang pesangon yang diputuskan perusahaan penyedia
jasa pekerja yang baru serta upaya hukum pekerja kontrak yang tidak
dibayarkannya hak uang pesangon.
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian yuridis
normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian
melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma
hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat ditujukan
dengan penggunaan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Keputusan
Menteri Nomor 100 tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 19
Tahun 2012 tentang outsourcing dan undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang
penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Secara empiris penerapan peraturan
perundang-undangan dalam hal ini kaitannya dengan tenaga kerja kontrak atas hak
uang pesangon menjadi persoalan utama di dalam dunia outsourcing, hingga saat
ini belum ada peraturan yang mengatur lebih jauh tentang hak uang pesangon
pekerja kontrak. Oleh karenannya timbul kecemburuan social antara pekerja
kontrak dan non kontrak.
Kata Kunci: Tenaga kerja Outsourcing, Perlindungan hukum, Uang pesangon