Abstract :
Tesis yang berjudul ?Penerapan Peran Aktif Hakim Dalam Persidangan
Atas Gugatan Sederhana? bertujuan untuk mengetahui latar belakang lahirnya
Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2019 diterbitkan untuk menangani
perkara Gugatan Sederhana, dan bagaimana implikasi Peraturan Mahkamah
Agung Nomor: 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Perma Nomor: 4
Tahun 2019 terhadap pelaksanaan peradilan Gugatan Sederhana.
Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian normatif
dengan titik tolak penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur
yang berkaitan dengan materi yang dibahas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan mahkamah agung
tentang gugatan sederhana diterbitkan untuk mewujudkan asas sederhana, cepat
dan biaya ringan dan sebagai pengaturan terpisah atas perkara perdata dengan
nilai gugatan kecil. Prosedur gugatan sederhana menentukan nilai gugatan
materiil paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), diproses
secara lebih cepat dan terbatas pemeriksaannya hanya pada tingkat Pengadilan
Negeri dalam waktu 25 hari kerja, disidangkan hakim tunggal, pembatasan
pengajuan eksepsi, replik, duplik, dan upaya hukum yang dapat ditempuh para
pihak bernama keberatan. Dalam penyelesaian persidangan gugatan sederhana
hakim diwajibkan untuk berperan aktif, karena dengan peran aktif hakim dalam
perkara tersebut maka proses persidangan dapat berjalan lancar, penyelesaian
perkara cepat selesai dan dapat meminimalisir terjadinya putusan tidak dapat
diterima atau dibatalkan.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat direkomendasikan kepada
Mahkamah Agung sebagai lembaga pembuat Peraturan Mahkamah Agung
kiranya dapat mempertimbangkan kembali beberapa kendala seperti pengaturan
secara tegas mengenai pemeriksaan pendahuluan oleh hakim dan pengaturan
mengenai mekanisme pengajuan upaya hukum verzet.
Kata kunci: Peran Aktif Hakim, Gugatan Sederhana, Persidangan.