Abstract :
ABSTRACT
In this study the researcher uses the title of legal protection for famous brand holders according to brand law and geographical indications This research is conducted to know and understand the acquisition of the famous brand rights as mentioned in the new brand law that is Law No. 20 of 2016 on Trademark and Indication Geographical; and To know and describe the legal protection for the owner of the famous brand so that it can be known the rights and obligations to be performed when dealing with the other party.
The form of this research method is normative law research, then in this research is done approach to the legislation along with the views and doctrines in the science of law which then analyzed against the application of law to solve legal issues in this research.
From the results of the analysis conducted in this study, the researcher states that the procedure of registration of the brand application based on the legislation specially UUMDIG obtained a brand obliged to be applied for registration to obtain the ownership rights of the brand, if not applied for brand registration then can not have and recognition by the state on exclusive rights of the mark. At this time the registration and the procedure can be made online from the applicant to the Directorate General of IPR, which will be processed by the Directorate General of HKI by attaching the requirements as mentioned in Article 3 and Article 4 UUMDIG.dan protecting the owner of the famous brand, - especially the UUMDIG legislation is adequate because of the various legal rules of criminal, civil and administrative has been accommodated. But for the famous brand owner must first register the brand as well as the brand is not well known. If the owner of a well-known brand does not register its brand, then Indonesian law will not provide protection against the owner of the famous brand, because the essence of brand registration as constitutive system.
==============================================================
ABSTRAK
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami perolehan hak merek terkenal sebagaimana tersebut dalam undang-undang merek yang baru yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; danUntuk mengetahui dan mendiskripsikan perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal sehingga dapat diketahui hak dan kewajiban yang harus dilakukan manakala berhubungan hukum dengan pihak lain.
Bentuk metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini dilakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan beserta pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang kemudian dianalisa terhadap penerapan hukum untuk menyelesaikan isu hukum dalam penelitian ini.
Dari hasil analisa yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti menyatakan bahwa tatacara pendaftaran permohonan merek berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya UUMDIG didapatkan suatu merek wajib untuk dimohonkan pendaftarannya untuk memperoleh hak kepemilikan atas merek, kalau tidak dimohonkan pendaftran merek maka tidak dapat memiliki dan pengakuan oleh negara atas hak eksklusif merek. Pada saat ini pendaftaran dan tatacaranya dapat dilakukan secara online dari pemohon ke direktorat jenderal HKI, yang selanjutnya akan diproses oleh direktorat jenderal HKI tersebut dengan tetap melampirkan persyaratan sebagaimana yang ada dalam Pasal 3 dan pasal 4 UUMDIG.danperlindungan terhadap pemilik merek terkenal, berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya UUMDIG sudah memadai karena dari berbagai kaedah hukum yaitu pidana, perdata dan administrasi telah diakomodasi. Tetapi bagi pemilik merek terkenal harus terlebih dahulu mendaftarkan mereknya sebagaimana halnya merek tidak terkenal. Kalau pemilik merek terkenal tidak mendaftakna mereknya maka hukum Indonesia juga tidak akan memberikan perlindungan terhadap pemilik merek terkenal tersebut, karena hakekat pendaftaran merek sebagai sistem konstitutif.