Abstract :
Kecamatan merupakan suatu bagian dari desentralisasi pelayanan publik
(public service decentralization) memiliki tugas yang besar dalam melayani
masyarakat dengan sebaik-baiknya dengan berbagai jenis pelayanan publik
terutama di bidang administratif dengan metode yang sederhana, cepat, dan murah
sebagai bentuk kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan administratif
merupakan pelayanan hak-hak dasar yang penting bagi masyarakat dalam rangka
menjamin hak-hak sipil seperti menjamin pengakuan identitas warga negara,
keberadaan warga dan kepemilikan warga negara atas properti. Permasalahan
utama dalam pelayanan publik secara internal, pada dasarnya adalah berkaitan
dengan kinerja para Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai kontrak dan
peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi penerapan
produk politik berupa Peraturan Daerah Kota Surabaya No.4 Tahun 2014 Tentang
Pelayanan Publik di Kecamatan Dukuh Pakis dengan segala hambatan dan
pendungnya dengan pendekatan penelitian Kuantitatif
Hasil dari penelitian yang diperoleh dengan metode model interaktif yang
menganalisai semua hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah
disederhanakan melalui reduksi data dan verifikasi sehingga diperoleh data terkait
akuntabilitas, transparansi, kondisional, kesamaan hak, partisipasi masyarakat,
dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hasil tersebut menunjukkan dalam
pelayanan ada ketentuan tentang Persyaratan, Sistem, mekanisme, dan prosedur,
Jangka waktu pelayanan, Biaya/tarif, Produk pelayanan, Penanganan pengaduan,
saran dan masukan.
Berdasarkan analisa dari hasil data penelitian disimpulkan bahwa
implementasi penyelenggaraan Pelayanan Adminsitratif Publik di Kecamatan
Dukuh Pakis kota Surabaya telah mengacu pada Standar Operasional Prosedur
berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas dan Peraturan Walikota
pendukungnya. Dengan demikian jelas bahwa birokrasi merupakan unsur yang
paling penting sebagai pelaksana produk politik. Melalui birokrasi reformasi
pelayanan administratif publik dapat terselenggara sehingga akan meningkatkan
citra politik penguasa.