Abstract :
Manusia diciptakan oleh Tuhan bukan sebagai makhluk individu melainkan sebagai
makhluk sosial yang sejak lahir telah berinteraksi dengan manusia lain, maka manusia tidak dapat
hidup sendiri akan tetapi memerlukan kehadiran manusia lain. Manusia satu dengan manusia
lainnya berhubungan secara timbal balik yang juga dapat menimbulkan suatu hubungan hukum.
Hubungan hukum yaitu suatu hubungan antara pihak satu dengan pihak yang lain yang
menimbulkan akibat hukum. Sumber perikatan terdiri dari perjanjian dan undang-undang. Pada
suatu perjanjian kontrak bisnis yang dilakukan untuk mengetahuai apa yang harus dan boleh
dilakukan serta hal-hal larangan untuk dilakukan para pihak. Namun, ada sebab-sebab tertentu
salah satu pihak melakukan perbuatan yang dilarang atau melanggar kontrak baik itu yang
disengaja maupun yang tidak disengaja acapkali dapat dibenarkan dengan memenuhi unsur-unsur
yang jelas. Salah satu sebab dapat dilakukannya larangan tersebut yaitu pandemi covid-19 yang
menyebabkan adanya keadaan memaksa salah satu pihak untuk tidak melaksanakan prestasinya
sesuai yang telah disepakati. Pandemi tersebut telah ditetapkan oleh presiden dengan
dikeluarkannya Keppres nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran
Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Sebagai Bencana Nasional. Rumusan masalah pada
penulisan skripsi ini adalah Pertama, akibat hukum yang timbul dari force majeure yang dapat
menjadi dasar tidak dilaksanakannya kontrak jasa konstruksi pada masa pandemi. Kedua, upaya
hukum para pihak apabila terjadi wanprestasi akibat force majeure.
Metode yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan metode penelitian normatif
dengan penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian terhadap aturan Perundang-undangan
dan literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil penelitian terdapat suatu kesimpulan. Pertama;
perjanjian merupakan perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
kepada satu orang lainnya atau lebih. Perjanjian diatur dalam buku III burgelijk Wetboek. Dalam
perjanjian terdapat pihak debitur dan kreditur yang dimana pihak debitur merupakan pihak yang
berkewajiban untuk memberikan prestasi kepada kreditur yang merupakan pihak yang berhak atas
prestasi debitur . Kedua: dalam perbuatan hukum tersebut akan melahirkan akibat hukum karena
masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Apabila keadaan dimana debitur tidak dapat
melaksanakan kewajibannya atau dapat dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi, namun bila
debitur dapat membuktikan bahwa dirinya memenuhi unsur-unsur karena keadaan memaksa atau
force majeure maka debitur dapat dikatakan wanprestasi dampak dari force majeure.