Institusion
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Author
Keneka, Maria Indahyanti Septiana Inna
Subject
K Law (General)
Datestamp
2021-02-25 01:13:20
Abstract :
Penelitian yang berjudul perlindungan hukum atas pemilik sertifikat hak
milik atas tanah yang ditelantarkan yang salah satu kekayaan alam atau sumber daya
alam yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa yang sangat dibutuhkan bagi
kehidupan manusia adalah tanah. Manusia hidup di atas tanah dan memperoleh
bahan pangan dengan mendayagunakan tanah. Kehidupan manusia tidak dapat
dipisahkan dari tanah. Munculnya sengketa hukum adalah berawal dari keberatan
dari tuntunan suatu hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun
kepemilikannya dengan suatu harapan mendapatkan penyelesaian administrasi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertujuan untuk masyarakat atau warga
negara mengetahui dan memahami tentang bagaimana sistematika hukum perdata
khusunya tentang perlindungan hukum atas pemilik sertifikat karena tanah yang di
telantarkan serta Untuk mengetahui peraturan-peraturan hukum yang dipergunakan
oleh pemilik hak atas tanah .
Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode
penelitian Normatif yang merupakan penelitian terhadap peraturan perundangundangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Konsep Kepemilikan Terhadap
Hak Milik Atas Tanah. Bagaimana Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh
Pemegang Sertifikat Hak Milik yang Tanahnya ditelantarkan dan dikuasi oleh
Orang lain. Metode yang digunakan adalah Normatif, yaitu suatu penelitian
penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data
sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori
hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.
Hasil penelitian menunjukan hak milik adalah hak yang terkuat dan
terpenuhi akan tetapi ha katas tanah yang dipunyai perseorangan dan badan hukum
tidak bersifat mutlak karna jika bertentangan dengan undang-undang dan
menganggu hak orang lain maka dapat dicabut status kepemilikan sesuai pasal 18
UUPA . dan jika sebaliknya jika ada yang menggunakan atau mengambil ha katas
tanah tersebut akan mendapat saksinya seperti larangan pemakaian tanah tanpa izin
yang berhak atau kuasanya Undanh-Undang Nomor 51 Prp.tahun 1960 dan
Ketentuan dalam pasal pasal 1365 dan pasal 1366 bisa menjerat orang-orang yang
melakukan penyerobotan tanah, karena bisa dilihat dalam kasus penyerobotan tanah
ada pihak yang di rugikan dan memerlukan ganti rugi atas kerugian yang di alami
pihak tersebut .
Kata Kunci : Penelantaran Tanah