Abstract :
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan judul Tanggung Jawab
Pedagang Perantara Terhadap Pihak Pembeli dan penjual menurut KUHD. Adapun
rumusan masalah yang timbul meliputi antara lain: bagaimana kedudukan hukum
pedagang perantara dalam perjanjian jual beli sepeda motor menurut KUHD dan
bagaimana tanggung jawab hukum pedagang perantara dalam perjanjian jual beli
sepeda motor menurut KUHD.
Bentuk metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka
dalam penelitian ini dilakukan pendekatan terhadap peraturan perundangundangan
beserta pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum
yang kemudian dianalisa terhadap penerapan hukum untuk menyelesaikan isu
hukum dalam penelitian ini.
Dari hasil analisa yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti menyatakan
bahwa: Pedagang perantara yang tergabung dalam GPPSM merupakan bentuk
pedagang perantara seperti yang termaktub dalam Pasal 63 KUHD yaitu makelar
tidak resmi. Adapun hal yang mendasari adalah persamaan dari ciri pedagang
perantara yang tergabung dalam GPPSM dengan makelar tidak resmi yaitu : tidak
ada pengangkatan dari pejabat yang berwenang, tidak disumpah di depan
Pengadilan Negeri, hubungan dengan penjual atau pembeli merupakan hubungan
pemberian kuasa yang bersifat tidak tetap. Pedagang perantara akan bertanggung
jawab atas dua hal terhadap pembeli yaitu tanggung jawab atas adanya cacat
tersembunyi dan tanggung jawab atas keabsahan serta kelengkapan surat kendaraan
bermotor.
Kata kunci: Tanggung jawab hukum, pedagang perantara, jual beli.