Perlindungan hukum pemegang saham akibat perbuatan melawan hukum dewan direksi menurut undang-undang perseroan terbatas (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Author
Taranggono, Imam Bachrudin
Subject
K Law (General)
Datestamp
2021-03-18 09:42:55
Abstract :
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan judul Perlindungan Hukum Pemegang Saham Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dewan Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Adapun rumusan masalah yang timbul meliputi antara lain: bagaimana kedudukan hukum pemegang saham akibat perbuatan melawan hukum Direksi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, apa akibat hukum bagi Direksi Perseroan yang melakukan perbuatan melawan hukum serta upaya pemegang saham mendapatkan haknya menurut UndangUndang Perseroan Terbatas. Bentuk metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini dilakukan pendekatan terhadap peraturan perundangundangan beserta pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang kemudian dianalisa terhadap penerapan hukum untuk menyelesaikan isu hukum dalam penelitian ini. Dari hasil analisa yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti menyatakan bahwa: Kedudukan hukum bagi pemegang saham dapat dicapai dengan Perseroan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (Pengelolaan perusahaan yang baik) supaya dapat mengatur perilaku Direksi, Dewan Komisaris maupun Manajer, dengan merinci tugas dan wewenang serta pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Akibat perbuatan melawan hukum Direksi, maka harus bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang timbul (Pasal 1365 KUH Perdata) dan jika ditemukan adanya unsur pidana, yaitu adanya pengelapan uang dan penipuan, Direksi dapat dikenai pidana penjara maupun pidana denda (pasal 372 dan pasal 378 KUHP) bahkan Direksi dapat bertanggungjawab sampai harta pribadinya Pasal 97 ayat (3) UU PT. Sedangkan upaya pemegang saham untuk mendapatkan haknya menurut UU PT dengan mengajukan permohonan untuk diadakan pemeriksaan atas Perseroan (Pasal 138 ayat (1) UU PT) serta dapat mengajukan gugatan terhadap Direksi melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Gugatan terhadap Direksi diajukan karena kesalahan atau kelalaian Kata kunci: perlindungan hukum, pemegang saham, dewan direksi
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan judul Perlindungan Hukum Pemegang Saham Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dewan Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas. Adapun rumusan masalah yang timbul meliputi antara lain: bagaimana kedudukan hukum pemegang saham akibat perbuatan melawan hukum Direksi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, apa akibat hukum bagi Direksi Perseroan yang melakukan perbuatan melawan hukum serta upaya pemegang saham mendapatkan haknya menurut UndangUndang Perseroan Terbatas. Bentuk metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini dilakukan pendekatan terhadap peraturan perundangundangan beserta pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang kemudian dianalisa terhadap penerapan hukum untuk menyelesaikan isu hukum dalam penelitian ini. Dari hasil analisa yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti menyatakan bahwa: Kedudukan hukum bagi pemegang saham dapat dicapai dengan Perseroan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (Pengelolaan perusahaan yang baik) supaya dapat mengatur perilaku Direksi, Dewan Komisaris maupun Manajer, dengan merinci tugas dan wewenang serta pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Akibat perbuatan melawan hukum Direksi, maka harus bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang timbul (Pasal 1365 KUH Perdata) dan jika ditemukan adanya unsur pidana, yaitu adanya pengelapan uang dan penipuan, Direksi dapat dikenai pidana penjara maupun pidana denda (pasal 372 dan pasal 378 KUHP) bahkan Direksi dapat bertanggungjawab sampai harta pribadinya Pasal 97 ayat (3) UU PT. Sedangkan upaya pemegang saham untuk mendapatkan haknya menurut UU PT dengan mengajukan permohonan untuk diadakan pemeriksaan atas Perseroan (Pasal 138 ayat (1) UU PT) serta dapat mengajukan gugatan terhadap Direksi melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Gugatan terhadap Direksi diajukan karena kesalahan atau kelalaian Kata kunci: perlindungan hukum, pemegang saham, dewan direksi
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
