DETAIL DOCUMENT
Hubungan desa Pakraman dengan desa Dinas pasca otonomi daerah :: Studi kasus di desa Pakraman Canggu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung
Total View This Week0
Institusion
Universitas Gadjah Mada
Author

Subject
Magister Administrasi Publik 
Datestamp
2019-07-16 00:00:00 
Abstract :
(ABSTRAKSI) Rezim orde baru pada prinsipnya berusaha menghilangkan keberagaman pemerintahan desa dan mengubahnya menjadi pemerintahan desa yang monolit, seragam dalam bentuk, susunan, tugas dan cara kerja, sehingga akhirnya pemerintahan paling bawah dalam struktur pemerintahan sipil di negara ini dipisahkan dari adat yang menjadi landasan tata kehidupan masyarakatnya. Hubungan desa pakraman dengan pemerintahan desa menjadi asimetris dan subordinatif (menjadi bagian dari desa dinas). Dengan dimulainya era otonomi daerah, desa pakraman mulai mendapatkan tempat dalam sistem pemerintahan desa. Melalui beberapa kebijakannya, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya dalam memberdayakan kembali desa pakraman. Studi ini berusaha untuk mengidentifikasi pola hubungan desa pakraman dengan desa dinas baik dari dimensi politik, ekonomi dan sosial budaya mulai sebelum dan setelah ditetapkannya UU No. 22/1999. Teori-teori yang dipergunakan mencakup teori tentang desa itu sendiri, otonomi daerah dan dampaknya terhadap perkembangan demokrasi lokal di desa, eksistensi lembaga adat dalam masyarakat, hubungan lembaga modern dan tradisional serta implikasi kebijakan. Penelitian ini mempergunakan methode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriftif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumenter dengan mengambil lokasi di desa Canggu Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. Dari hasil penelitian memperlihatkan telah terjadi pergeseran pola hubungan antara desa adat/pakraman dengan desa dinas sebelum dan pasca otonomi daerah. Desa adat Canggu (krama adat) sebagai komunitas terbesar saat ini memegang peranan penting dan sangat menonjol dalam sistem pemerintahan desa. Ini dilihat dari keterlibatan langsung desa adat didalam proses politik di desa seperti dalam membuat keputusan, implementasi dan evaluasi melalui dominannya para tokoh adat dalam struktur kepengurusan BPD dan LPM Desa Canggu. Bahkan dalam beberapa hal seperti dalam dimensi sosial budaya, peranan desa adat lebih mendominasi. Dalam dimensi ekonomi desa adat diberikan peluang memanfaatkan potensi sumber daya lokal bersama dengan desa dinas serta telah mendapat dukungan dana cukup besar dari pemerintah daerah. Dari hasil pengamatan diperoleh realita bahwa desa adat Canggu bahkan terlalu banyak mengambil alih apa yang menjadi fungsi dan wewenang desa dinas. Inilah yang menimbulkan implikasi dan kekhawatiran banyak pihak yang mana desa adat/pakraman di Canggu akan kehilangan keunikannya sebagai desa sosio -religius yang keberadaannya bersifat spesifik mengatur krama Hindu. (ABSTRACT) New order regime, principally, tried to eliminate village administration varieties and change them to be monolith, uniform village administration in kind, structure, jobs, and work method, so ultimately the lowest level administration in civil government is separated from custom as society life base. Relationship between desa adat/pakraman and desa dinas became asymmetric and subordinative (being part of desa dinas). With beginning of local autonomy era, desa pakraman got place in village administration system. Trough some policies, local administration do some effort in reempowering desa pakraman. This study tried to identify pattern of association between desa pakraman and desa dinas from political, economical and cultural-social dimension before and after enactment of Law No.22/1999. Theories used included theory on village, local autonomy and its impact on local democracy development in village, existence of custom institution in society, association between modern and traditional institution and policy implication. This study used qualitative research method with descriptive. Data was collected through depth interview, observation and documentary in Canggu village, North Kuta regency, Badung district. The result indicated that there were shifts in relationship pattern between desa pakraman and desa dinas before and after local autonomy. Desa pakraman Canggu as the biggest community play important roles and very prominent in village administration system. It was proved from direct involvement of desa pakraman in village political process such as in decision- making, implementation and evaluation through domination of customary prominent figure in administration structure of BPD and LPM of Canggu village. Even in some matters such as in social cultural dimension, role of desa pakraman was more dominating. In economic dimension, desa pakraman had chance to use local resource potential together with desa dinas and have got big enough fund support from local administration. Result of observation showed that desa pakraman Canggu took over too much function and authority of desa dinas. It led implication and worries of many parts in which desa pakraman in Canggu will loss its uniqueness as social religious village whose existence is specific to arrange krama Hindu. Desa pakraman has special characteristic and uniqueness but f 

Institution Info

Universitas Gadjah Mada