Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta
Total View This Week0

Institusion

Universitas Gadjah Mada

Author

Subject

Magister Administrasi Publik 

Datestamp

2019-07-16 00:00:00 

Abstract :
(ABSTRAKSI) Sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan, kinerja instansi pemerintah banyak menjadi sorotan akhir-akhir ini. Sedangkan keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Kesulitan ini disebabkan belum pernah disusunnya suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan suatu organisasi. Adapun pengukuran kinerja yang selama ini dilakukan terhadap Dinas Pendapatan Daerah Surakarta sebagai instansi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pendapatan daerah yang berupa PADS khususnya yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 Jo Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 sebagai perubahan UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pembuatan laporan target dan realisasi secara berkala dalam satu tahun anggaran. Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta dan mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut, sedangkan metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, penelitian yang dilakukan melalui intepretasi data, fakta dan informasi yang dikumpulkan melalui pemahaman dan pengalaman empiris. Adapun berdasarkan tingkat eksplanasinya adalah penelitian asosiatif, penelitian yang menghubungkan dua variabel atau lebih dengan hubungan permasalahan adalah hubungan kausal atau sebab akibat. Hasil analisis pengukuran kinerja yang telah dilakukan dengan indikator efisiensi diperoleh angka rata-rata 37,19%; efektivitasnya rata-rata 103,4% dan yang paling efektif terjadi pada tahun 2001 dengan hasil 100,69%; produktivitas , sejak tahun 1999/2000 mengalami penurunan sekalipun tidak signifikan, hal tersebut akibat tidak dilakukan pengukuran biaya input dalam perencanaan kegitan. Selanjutnya dari analisa faktor-faktor kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta yang dihasilkan yaitu: Faktor Anggaran dan enterpreneurship memberikan gambaran hubungan sebab akibat yang cukup kuat terhadap hasil kinerja, sedangkan Sumber Daya Aparaturnya memberikan gambaran hubungan yang sangat rendah, yaitu kemampuan dan kemauan kerja staf tidak memberikan akibat pada peningkatan pendapatan Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta. Upaya untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah yang optimal sebagai tujuan yang harus dicapai Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja adalah dengan melakukan pengukuran kinerja secara rutin dalam setiap tahunnya,sehingga dapat diketahui faktor yang kurang memberikan pengaruh, selanjutnya rekomendasi yang diajukan adalah meningkatkan motivasi dan kreatifitas Sumber Daya Aparatur di Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta dengan menerapkan reward dan punishment secara konsisten, serta untuk memperoleh efisiensi dan produktivitas optimal perlu adanya penyesuaian dalam Perencanaan Anggaran Pendapatan dengan Perencanaan Anggaran Rutin dan Pembangunan. Baik buruknya kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta adalah merupakan cerminan prestise dari pada institusi itu sendiri maupun pimpinan dan aparaturnya, untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang cukup baik tersebut perlu dilakukan evaluasi yang terus menerus dengan merubah perencanaan pola kerja yang mempertimbangkan waktu dan biaya dengan rencana produktivitas yang ingin dicapai, dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya aparaturnya yang menuju profesionalisme melalui pembelajaran untuk bertindak efisien dan efektif dan belajar berkembang serta peningkatan kualitas enterpreneurial pada seluruh jajaran staf Dinas Pendapatan Daerah. Sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan, kinerja instansi pemerintah banyak menjadi sorotan akhir-akhir. Sedangkan keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Kesulitan ini disebabkan belum pernah disusunnya suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan suatu organisasi. Kesulitan lain adalah dalam pengukuran tingkat kinerja suatu instansi pemerintah lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran, dan bagi instansi yang memiliki fungsi untuk memperoleh pendapatan daerah ditekankan pada kemampuan instansi tersebut dalam merealisasi target. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat sejalan dengan adanya pengaruh globalisasi dan selaras dengan semangat reformasi. Terwujudnya good gonernance merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna, serta bebas KKN. Pada sisi lain dalam era penyelenggaraan Otonomi Daerah, pemerintah Daerah dituntut untuk dapat membiayai tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya, dengan mengelola sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Surakarta adalah sebag