Studi kebijakan otonomi perguruan tinggi
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Gadjah Mada
Author
Subject
Magister Administrasi Publik
Datestamp
2019-07-16 00:00:00
Abstract :
(ABSTRAKSI) Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keuntungan dan kerugian yang harus ditanggung oleh Stakeholders dengan adanya kebijakan otonomi perguruan tinggi. Stakeholders yang dimaksud adalah pihak-pihak yang dapat mempengaruhi dan juga merasakan adanya kebijakan otonomi perguruan tinggi, yaitu Pemerintah, Universitas Gadjah Mada, Dosen, Mahasiswa, dan juga Masyarakat. Otonomi Perguruan Tinggi dimaksud sebagai suatu kewenangan Perguruan Tinggi, untuk mengatur dan mengurus kepentingan lembaga pendidikan itu sendiri menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat Kampus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan di Universitas Gadjah Mada dengan pertimbangan bahwa Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu diantara empat perguruan tinggi negeri yang memperoleh status Badan Hukum Milik Negara. Melalui peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 153 tahun 2000, maka Universitas Gadjah Mada ditetapkan sebagai Badan Hukum Milik Nagara sehingga dengan status baru tersebut Universitas Gadjah Mada memiliki kewenangan yang mandiri. Dengan teknik pengambilan sampel secara eksidental kepada beberapa dosen, karyawan maupun mahasiswa, dengan cara wawancara, kuesioner, maupun data-data sekunder, maka data yang diperoleh dianalisa dengan teknik deskriptif. Dari hasil analisa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Kebijakan otonomi perguruan tinggi membawa keuntungan bagi masing-masing Stakeholders. Keuntungan tersebut misalnya di bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan akademis, dan dalam bidang perencanaan pengembangan lembaga universitas. Tetapi kebijakan tersebut juga membawa kerugian/biaya yang harus ditanggung oleh sebagian dari Stakeholders, khususnya bagi universitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, seperti, penyediaan fasilitas, peningkatan Sumber Daya Manusia, dan bagi para mahasiswa, biaya yang muncul seperti : naiknya Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP). Apabila ternyata kenaikan SPP tidak dapat dihindari, maka perlu melibatkan komponen mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan, untuk itu dalam pemilihan Rektor masing-masing unsur hendaknya terwakili secara proporsional, disamping itu perlu adanya terobosan dalam penggalian dana melalui/memanfaatkan alumni yang telah memiliki jaringan maupun akses. (ABSTRACT) The research is done purpose to now benefit and cost should be burden by the stakeholders with the policy of high education authonomy. The stakeholders here are the outsiders that could influence and also feel the policy of educational institution authonomy, i.c the government, the Gadjah. Mada University, the lecturers, the studends and also the society. The authonomy of educational institution here intended as a right of educational institution to manage and to arrange its importance according to its initiative, based on the aspiration of campus society, appropriate to the regulation of law. The research is done at Gadjah Mada University with the consideration that Gadjah Mada University is one four state universities that get status of Corporete Body of State Property. According to the regulation of Indonesia Government No. 153, 2000 the Gadjah Mada University was determined as Corporete Body of State Property, so with this new status, the Gadjah Mada Univerrsity has authonomaus authority. Though the take of sample to lecturers, employees, and students by interview, and questioners or secondary data accidentally, the data that was got could be analysed through descriptive method. The result of analysis could be concluded as. The policy of educational institution authonomy would bring benefit to the stakeholders. Those benefits for example in the management of financial, academic management and in the department of institute / university development. However that policy is also bring cost that should be burde. By most of the stakeholders, esperially for the university as the organizer of high education, such as preparation of facility, development of human resources, and for students, the cost would be appea is the rise of fee SPP. If fee education (SPP) is rise and this not be couversed, so the decision meking process by rektorat had to follow the student, there fore in the process to defined the Rector, all elements hod to representative by proportional, be said for crash program to get fund through alumni, there have network and access.
(ABSTRAKSI) Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keuntungan dan kerugian yang harus ditanggung oleh Stakeholders dengan adanya kebijakan otonomi perguruan tinggi. Stakeholders yang dimaksud adalah pihak-pihak yang dapat mempengaruhi dan juga merasakan adanya kebijakan otonomi perguruan tinggi, yaitu Pemerintah, Universitas Gadjah Mada, Dosen, Mahasiswa, dan juga Masyarakat. Otonomi Perguruan Tinggi dimaksud sebagai suatu kewenangan Perguruan Tinggi, untuk mengatur dan mengurus kepentingan lembaga pendidikan itu sendiri menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat Kampus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan di Universitas Gadjah Mada dengan pertimbangan bahwa Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu diantara empat perguruan tinggi negeri yang memperoleh status Badan Hukum Milik Negara. Melalui peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 153 tahun 2000, maka Universitas Gadjah Mada ditetapkan sebagai Badan Hukum Milik Nagara sehingga dengan status baru tersebut Universitas Gadjah Mada memiliki kewenangan yang mandiri. Dengan teknik pengambilan sampel secara eksidental kepada beberapa dosen, karyawan maupun mahasiswa, dengan cara wawancara, kuesioner, maupun data-data sekunder, maka data yang diperoleh dianalisa dengan teknik deskriptif. Dari hasil analisa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Kebijakan otonomi perguruan tinggi membawa keuntungan bagi masing-masing Stakeholders. Keuntungan tersebut misalnya di bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan akademis, dan dalam bidang perencanaan pengembangan lembaga universitas. Tetapi kebijakan tersebut juga membawa kerugian/biaya yang harus ditanggung oleh sebagian dari Stakeholders, khususnya bagi universitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, seperti, penyediaan fasilitas, peningkatan Sumber Daya Manusia, dan bagi para mahasiswa, biaya yang muncul seperti : naiknya Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP). Apabila ternyata kenaikan SPP tidak dapat dihindari, maka perlu melibatkan komponen mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan, untuk itu dalam pemilihan Rektor masing-masing unsur hendaknya terwakili secara proporsional, disamping itu perlu adanya terobosan dalam penggalian dana melalui/memanfaatkan alumni yang telah memiliki jaringan maupun akses. (ABSTRACT) The research is done purpose to now benefit and cost should be burden by the stakeholders with the policy of high education authonomy. The stakeholders here are the outsiders that could influence and also feel the policy of educational institution authonomy, i.c the government, the Gadjah. Mada University, the lecturers, the studends and also the society. The authonomy of educational institution here intended as a right of educational institution to manage and to arrange its importance according to its initiative, based on the aspiration of campus society, appropriate to the regulation of law. The research is done at Gadjah Mada University with the consideration that Gadjah Mada University is one four state universities that get status of Corporete Body of State Property. According to the regulation of Indonesia Government No. 153, 2000 the Gadjah Mada University was determined as Corporete Body of State Property, so with this new status, the Gadjah Mada Univerrsity has authonomaus authority. Though the take of sample to lecturers, employees, and students by interview, and questioners or secondary data accidentally, the data that was got could be analysed through descriptive method. The result of analysis could be concluded as. The policy of educational institution authonomy would bring benefit to the stakeholders. Those benefits for example in the management of financial, academic management and in the department of institute / university development. However that policy is also bring cost that should be burde. By most of the stakeholders, esperially for the university as the organizer of high education, such as preparation of facility, development of human resources, and for students, the cost would be appea is the rise of fee SPP. If fee education (SPP) is rise and this not be couversed, so the decision meking process by rektorat had to follow the student, there fore in the process to defined the Rector, all elements hod to representative by proportional, be said for crash program to get fund through alumni, there have network and access.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
