Implementasi pemanggilan notaris menurut Pasal 66 Ayat (10 Huruf B Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris di Kabupaten Bantul
Total View This Week63
Total View This Week63
Institusion
Universitas Gadjah Mada
Author
Subject
S2 Magister Kenotariatan
Datestamp
2019-07-16 00:00:00
Abstract :
(ABSTRAKSI) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemanggilan notaris di Kabupaten Bantul, faktor-faktor yang menghambat serta solusi mengatasi permasalahan pemanggilan notaris di Kabupaten Bantul. Jenis penelitian ini yuridis empiris yaitu penelitian yang didasarkan pada data-data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan dan didukung dengan penelitian kepustakaan untuk mendapat data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Proses pemanggilan notaris di Kabupaten Bantul pelaksanaannya sudah sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) huruf (b) UUJN yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Permenkumham Nomor 3 Tahun 2007 dan Nota Kesepahaman (MoU) antara POLRI-INI sebagai aturan petunjuk pelaksanaan pemanggilan notaris. Meski pelaksanaan sudah sesuai aturan yang berlaku, namun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Terlihat adanya dua kewajiban hukum yang bertentangan bagi Notaris di mana satu pihak wajib memenuhi panggilan, pemeriksaan dan/atau penyerahan akta-aktanya tetapi Notaris juga terikat dengan kewajiban merahasiakan isi akta tersebut. Permenkumham belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPD) yang menjadi penentu bisa dipanggilnya notaris atau tidak menjadi filter tersendiri dalam mewujudkan keadilan hukum. Dari sisi substansi hukum masih ada yang menjadi perdebatan sendiri, sehingga pihak penyidik POLRIIkatan Notaris Indonesia (INI) masih sering berselisih paham. Ditinjau dari sisi struktur hukum, penyidik, penuntut umum, hakim, notaris perlu adanya kerja sama yang sinergi. Menghadapi kendala-kendala tersebut, antara penyidik,penuntut umum,hakim dan notaris perlu sikap profesionalisme dan moralitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewenangan jabatannya, sehingga baik dari kemampuan dan nurani jabatan-jabatan tersebut mampu menjaga harkat dan martabatnya. (ABSTRACT) The research aims at identifying the implementation of the summons of notaries in Bantul district and identifying the factors hindering as well as its solutions. The research belongs to a juridical empiric research which based the research on primary data obtained directly in the field and supported by secondary data obtained from library study. The data were then analyzed qualitatively. The implementation of the process of the summons of notaries in Bantul district is in accordance with Article 66 Clause (1) Letter b UUJN which based its implementation on the regulation issued by the Minister of Law and Human Rights (Permenkumham) No. 3/2007 as well as Memorandum of Understanding (MoU) between POLRI and INI (Indonesian Notary Association) as the guidance for the implementation of the summons of notaries.Despite the legality it earns, some obstacles remain in the implementation of the summons of notaries. There are two contradictory legal obligations; the one which forces the notaries to come upon the summons, investigation and/or the submission of the documents and the one which requires the notaries to hold tightly the confidence of the documents. In its implementation, Permenkumham does not give any legal certainty yet. Regional Surveillance Council for Notary (MPD) which is the decision maker on the possibilty of the summons of the notaries becomes a certain filter in achieving legal justice. Nevertheless, there are still some disputable aspects from the legal substance point of view which results in the disagreement of POLRI-INI. Observed from the side of legal structure, it is necessary to perform a synergic collaboration between the investigating officers, prosecuting attorneys, judges, and notaries.To cope with the aforementioned obstacles, profesionalism and exalted morality are necessary for the investigating officers, prosecuting attorneys, judges, and notaries in performing their duties and authorities, which in turn will make them able to maintain the values and dignities of the notary position, both from the aspect of competence and conscience.
(ABSTRAKSI) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemanggilan notaris di Kabupaten Bantul, faktor-faktor yang menghambat serta solusi mengatasi permasalahan pemanggilan notaris di Kabupaten Bantul. Jenis penelitian ini yuridis empiris yaitu penelitian yang didasarkan pada data-data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan dan didukung dengan penelitian kepustakaan untuk mendapat data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Proses pemanggilan notaris di Kabupaten Bantul pelaksanaannya sudah sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) huruf (b) UUJN yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Permenkumham Nomor 3 Tahun 2007 dan Nota Kesepahaman (MoU) antara POLRI-INI sebagai aturan petunjuk pelaksanaan pemanggilan notaris. Meski pelaksanaan sudah sesuai aturan yang berlaku, namun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Terlihat adanya dua kewajiban hukum yang bertentangan bagi Notaris di mana satu pihak wajib memenuhi panggilan, pemeriksaan dan/atau penyerahan akta-aktanya tetapi Notaris juga terikat dengan kewajiban merahasiakan isi akta tersebut. Permenkumham belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPD) yang menjadi penentu bisa dipanggilnya notaris atau tidak menjadi filter tersendiri dalam mewujudkan keadilan hukum. Dari sisi substansi hukum masih ada yang menjadi perdebatan sendiri, sehingga pihak penyidik POLRIIkatan Notaris Indonesia (INI) masih sering berselisih paham. Ditinjau dari sisi struktur hukum, penyidik, penuntut umum, hakim, notaris perlu adanya kerja sama yang sinergi. Menghadapi kendala-kendala tersebut, antara penyidik,penuntut umum,hakim dan notaris perlu sikap profesionalisme dan moralitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewenangan jabatannya, sehingga baik dari kemampuan dan nurani jabatan-jabatan tersebut mampu menjaga harkat dan martabatnya. (ABSTRACT) The research aims at identifying the implementation of the summons of notaries in Bantul district and identifying the factors hindering as well as its solutions. The research belongs to a juridical empiric research which based the research on primary data obtained directly in the field and supported by secondary data obtained from library study. The data were then analyzed qualitatively. The implementation of the process of the summons of notaries in Bantul district is in accordance with Article 66 Clause (1) Letter b UUJN which based its implementation on the regulation issued by the Minister of Law and Human Rights (Permenkumham) No. 3/2007 as well as Memorandum of Understanding (MoU) between POLRI and INI (Indonesian Notary Association) as the guidance for the implementation of the summons of notaries.Despite the legality it earns, some obstacles remain in the implementation of the summons of notaries. There are two contradictory legal obligations; the one which forces the notaries to come upon the summons, investigation and/or the submission of the documents and the one which requires the notaries to hold tightly the confidence of the documents. In its implementation, Permenkumham does not give any legal certainty yet. Regional Surveillance Council for Notary (MPD) which is the decision maker on the possibilty of the summons of the notaries becomes a certain filter in achieving legal justice. Nevertheless, there are still some disputable aspects from the legal substance point of view which results in the disagreement of POLRI-INI. Observed from the side of legal structure, it is necessary to perform a synergic collaboration between the investigating officers, prosecuting attorneys, judges, and notaries.To cope with the aforementioned obstacles, profesionalism and exalted morality are necessary for the investigating officers, prosecuting attorneys, judges, and notaries in performing their duties and authorities, which in turn will make them able to maintain the values and dignities of the notary position, both from the aspect of competence and conscience.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
