PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KONFLIK PADA RESTRUKTURISASI KANTOR PELAYANAN TERPADU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KETAHANAN EKONOMI WILAYAH (STUDI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN PACITAN JAWA TIMUR)
Total View This Week48

Institusion

Universitas Gadjah Mada

Author

Subject

S2 Ketahanan Nasional 

Datestamp

2019-07-16 00:00:00 

Abstract :
(ABSTRAKSI) Kabupaten Pacitan merupakan salah satu kota yang cukup memiliki reputasi dalam prestasi sebagai kota yang memiliki pelayanan publik terbaik. Penelitian tentang konflik yang terjadi pada restrukturisasi kantor pelayanan terpadu serta penanganan konflik yang terjadi dilakukan agar dapat mendukung ketahanan ekonomi wilayah Kabupaten Pacitan. Tujuan penelitian ini untuk: 1) Mengetahui pelaksanaan proses restrukturisasi BPM dan PP Kabupaten Pacitan. 2) Mengetahui konflik yang terjadi pada restrukturisasi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan. 3) Mengetahui strategi penanganan dan penyelesaian konflik pada restrukturisasi di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan dan implikasinya terhadap ketahanan ekonomi wilayah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sedangkan pengumpulan data menggunakan cara wawancara mendalam, observasi serta studi pustaka. Informan pada penelitian ini adalah pejabat yang terkait serta pegawai di lingkungan BPM dan PP Kabupaten Pacitan, dengan kriteria bahwa informan yang dipilih mengetahui secara mendalam permasalahan yang diteliti, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Nonprobability Sampling dan penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Restrukturisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPM dan PP) Kabupaten Pacitan berimplikasi terhadap perubahan struktur organisasi, tugas dan kewenangan, jenis-jenis pelayanan serta jumlah pegawai. 2) Konflik yang terjadi pada restrukturisasi Kantor Pelayanan Terpadu di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPM dan PP) Kabupaten Pacitan terbagi dua bagian, yaitu konflik antara BPM dan PP dengan instansi lain dan konflik di dalam BPM dan PP Kabupaten Pacitan. 3) Strategi yang dipilih dalam menangani konflik restrukturisasi BPM dan PP Kabupaten Pacitan adalah Konfrontasi (controntation) dan kemungkinan hasil yang diperoleh menangmenang (win-win). Konflik yang terjadi pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPM dan PP) Kabupaten Pacitan masih dalam taraf wajar sehingga yang masih mampu ditangani dengan baik dan dikembangkan menjadi konflik positif. Bentuk ancaman terhadap ketahanan ekonomi wilayah berupa potensi konflik terbuka. (ABSTRACT) Pacitan is one city that has quite a reputation in achievement as a city that has the best public service. Research on the conflict in restructuring and integrated service agency handling the conflict made in order to support the economic resilience of the region Pacitan. The purpose of this study was to: 1) Determine the implementation of the restructuring process the Board of Investment and Licensing Services Pacitan. 2) Knowing the conflict on restructuring in the Board of Investment and Licensing Services Pacitan. 3) Knowing the management and conflict resolution strategies on restructuring at Board of Investment and Licensing Services Pacitan and its implications for regional economic resilience. This research uses descriptive qualitative method of data collection while using in-depth interviews, observation and literature. Informants in this study is related officials and staff of the Board of Investment and Licensing Services Pacitan, with the criteria that the selected informants know in depth the problems studied, the sampling technique used is nonprobability sampling and determination of sample using purposive sampling technique. The results showed that: 1) Restructuring of Board of Investment and Licensing Services Pacitan implications for changes in organizational structure, duties and authority, the types of services and number of employees. 2) The conflict in restructuring the Office of Integrated Services at the Board of Investment and Licensing Services Pacitan divided into two parts, namely the conflict between the Board of Investment and Licensing Services and conflicts with other agencies in the Board of Investment and Licensing Services Pacitan. 3) The strategy chosen in handling conflict restructuring of Board of Investment and Licensing Services Pacitan is confrontation and possible outcomes obtained a win - win. The conflict in the Board of Investment and Licensing Services Pacitan fair is still within a reasonable level so that they can be handled well and developed into positive conflict. A threat to the economic resilience of the region in the form of the potential for open conflict.