ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN KEBIJAKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PUSKESMAS DI KABUPATEN KULON PROGO (Studi Kasus di Puskesmas Wates dan Puskesmas Girimulyo II
Kabupaten Kulon Progo)
Total View This Week110
Total View This Week110
Institusion
Universitas Gadjah Mada
Author
Subject
S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat
Datestamp
2019-07-16 00:00:00
Abstract :
(ABSTRAKSI) Latar Belakang: Beberapa Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo sudah bisa mencukupi kebutuhan operasionalnya tanpa tergantung subsidi dari Pemda, namun untuk pencairan dananya sering kali tidak tepat waktu karena masih terkendala alur birokrasi. Alur birokrasi yang terlalu panjang dan tidak adanya fleksibilitas dalam penggunaan dana menghambat kelancaran pelayanan pada puskesmas. Penerapan kebijakan BLUD Puskesmas merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Puskesmas BLUD, dana/pendapatan puskesmas bisa digunakan langsung untuk operasional (fleksibilitas penggunaan dana) tanpa disetor ke pemda, sehingga bisa memotong rantai birokrasi pemda dan dengan demikian puskesmas dapat meningkatkan kinerja pelayanannya secara produktif, efektif, dan efisien dan siap menyongsong diberlakukannya program BPJS Tahun 2014. Dibutuhkan peran stakeholder dan suasana di puskesmas yang mendukung kesiapan penerapan kebijakan ini. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kenyataan, seluruh Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Tujuan: Menganalisis dan mengetahui sejauh mana kesiapan penerapan kebijakan BLUD Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo. Metode: Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif dan rancangan studi kasus untuk menggambarkan keadaaan serta menggali secara luas kesiapan penerapan kebijakan BLUD Puskesmas, dengan menganalisis kesiapan persyaratan teknis dan administratif Puskesmas, analisis peran stakeholder, menganalisis suasana yang ada di Puskesmas Wates dan Girimulyo II dalam kesiapan penerapan kebijakan BLUD Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara purposive sampling. Metode pengumpulan data diperoleh dengan wawancara mendalam (in depth interview), observasi dan pemanfaatan dokumen. Hasil: Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo belum siap sepenuhnya dengan persyaratan teknis, hal ini ditunjukkan dengan tingkat pendapatan puskesmas yang meningkat dalam tiga tahun terakhir tetapi hasil evaluasi kinerja pelayanan puskesmas belum optimal. Puskesmas telah siap dengan persyaratan administratif ditunjukkan dengan kelengkapan dokumen BLUD Puskesmas. Stakeholder di Kabupaten Kulon Progo mendukung dalam penerapan kebijakan BLUD Puskesmas, ditunjukkan dari hasil analisis yang menunjukkan tingkat pengaruh dan kepentingan stakeholder yang cukup tinggi tetapi belum sepenuhnya siap dengan regulasi BLUD Puskesmas. Suasana yang terlihat pada Puskesmas kurang mendukung, dilihat dari komitmen puskesmas yang masih kurang, sistem pengelolaan keuangan puskesmas yang belum mendukung dan bendahara puskesmas yang belum terlatih pengelolaan keuangan BLUD. Kesimpulan: Secara keseluruhan kebijakan penerapan BLUD Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo belum sepenuhnya siap dilaksanakan, perlu segera ditindaklanjuti dengan regulasi yang mendukung dan kecukupan sumber daya. (ABSTRACT) Background: Some community health centers in Kulon Progo Regency had covered their own operational needs, without depending upon the subsidiary from the local government. However, bureaucratic problems often led to difficulties in realizing the funds. Long and exhausting bureaucratic procedures and lack of flexibility in the fund use had delayed the public health services at the health centers. Implementation of the Local Public Service Agency (BLUD) at the Health Centers was a proposed solution for the problem. The Health Services that served as BLUD could use the budget/local income to support operation of the health facilities (flexibility in the fund use) without prior deposit to the local government account. This aimed at slimming down the bureaucratic chains, thus allowing the Health Centers to improve their performance. This way, they could be more productive, effective, efficient, and ready to welcome the Social Security Agency (BPJS) in 2014. Of course, implementation of the policy requires active roles of the stakeholders and supporting circumstances at the Health Centers. The study was conducted based on the facts, that all of the Health Centers in Kulon Progo Regency would implement the Local Public Service Agency (BLUD), as specified by the Ministry of Domestic Affairsâ Regulation (Permendagri) No. 61/2007 on the Technical Guides for Financial Management of BLUD. Objectives: To analyze and find out to what extent the Health Centers were ready for the implementation of the Local Public Service Agency (BLUD) in Kulon Progo Regency. Methods: The research was a qualitative approach, using descriptive analytical method and case study design to figure out and to dig out the facts on readiness of the Health Centers to apply the Local Public Service Agency (BLUD) policy. The analysis involved technical and administrative requirements of the Health Cen
(ABSTRAKSI) Latar Belakang: Beberapa Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo sudah bisa mencukupi kebutuhan operasionalnya tanpa tergantung subsidi dari Pemda, namun untuk pencairan dananya sering kali tidak tepat waktu karena masih terkendala alur birokrasi. Alur birokrasi yang terlalu panjang dan tidak adanya fleksibilitas dalam penggunaan dana menghambat kelancaran pelayanan pada puskesmas. Penerapan kebijakan BLUD Puskesmas merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Puskesmas BLUD, dana/pendapatan puskesmas bisa digunakan langsung untuk operasional (fleksibilitas penggunaan dana) tanpa disetor ke pemda, sehingga bisa memotong rantai birokrasi pemda dan dengan demikian puskesmas dapat meningkatkan kinerja pelayanannya secara produktif, efektif, dan efisien dan siap menyongsong diberlakukannya program BPJS Tahun 2014. Dibutuhkan peran stakeholder dan suasana di puskesmas yang mendukung kesiapan penerapan kebijakan ini. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kenyataan, seluruh Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Tujuan: Menganalisis dan mengetahui sejauh mana kesiapan penerapan kebijakan BLUD Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo. Metode: Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif dan rancangan studi kasus untuk menggambarkan keadaaan serta menggali secara luas kesiapan penerapan kebijakan BLUD Puskesmas, dengan menganalisis kesiapan persyaratan teknis dan administratif Puskesmas, analisis peran stakeholder, menganalisis suasana yang ada di Puskesmas Wates dan Girimulyo II dalam kesiapan penerapan kebijakan BLUD Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara purposive sampling. Metode pengumpulan data diperoleh dengan wawancara mendalam (in depth interview), observasi dan pemanfaatan dokumen. Hasil: Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo belum siap sepenuhnya dengan persyaratan teknis, hal ini ditunjukkan dengan tingkat pendapatan puskesmas yang meningkat dalam tiga tahun terakhir tetapi hasil evaluasi kinerja pelayanan puskesmas belum optimal. Puskesmas telah siap dengan persyaratan administratif ditunjukkan dengan kelengkapan dokumen BLUD Puskesmas. Stakeholder di Kabupaten Kulon Progo mendukung dalam penerapan kebijakan BLUD Puskesmas, ditunjukkan dari hasil analisis yang menunjukkan tingkat pengaruh dan kepentingan stakeholder yang cukup tinggi tetapi belum sepenuhnya siap dengan regulasi BLUD Puskesmas. Suasana yang terlihat pada Puskesmas kurang mendukung, dilihat dari komitmen puskesmas yang masih kurang, sistem pengelolaan keuangan puskesmas yang belum mendukung dan bendahara puskesmas yang belum terlatih pengelolaan keuangan BLUD. Kesimpulan: Secara keseluruhan kebijakan penerapan BLUD Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo belum sepenuhnya siap dilaksanakan, perlu segera ditindaklanjuti dengan regulasi yang mendukung dan kecukupan sumber daya. (ABSTRACT) Background: Some community health centers in Kulon Progo Regency had covered their own operational needs, without depending upon the subsidiary from the local government. However, bureaucratic problems often led to difficulties in realizing the funds. Long and exhausting bureaucratic procedures and lack of flexibility in the fund use had delayed the public health services at the health centers. Implementation of the Local Public Service Agency (BLUD) at the Health Centers was a proposed solution for the problem. The Health Services that served as BLUD could use the budget/local income to support operation of the health facilities (flexibility in the fund use) without prior deposit to the local government account. This aimed at slimming down the bureaucratic chains, thus allowing the Health Centers to improve their performance. This way, they could be more productive, effective, efficient, and ready to welcome the Social Security Agency (BPJS) in 2014. Of course, implementation of the policy requires active roles of the stakeholders and supporting circumstances at the Health Centers. The study was conducted based on the facts, that all of the Health Centers in Kulon Progo Regency would implement the Local Public Service Agency (BLUD), as specified by the Ministry of Domestic Affairsâ Regulation (Permendagri) No. 61/2007 on the Technical Guides for Financial Management of BLUD. Objectives: To analyze and find out to what extent the Health Centers were ready for the implementation of the Local Public Service Agency (BLUD) in Kulon Progo Regency. Methods: The research was a qualitative approach, using descriptive analytical method and case study design to figure out and to dig out the facts on readiness of the Health Centers to apply the Local Public Service Agency (BLUD) policy. The analysis involved technical and administrative requirements of the Health Cen
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
