KLA (Kelurahan Layak Anak) dan Peran Pemerintah Kelurahan dalam Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus Pada Pemerintahdan Masyarakat di Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta)
Total View This Week41
Total View This Week41
Institusion
Universitas Gadjah Mada
Author
Subject
S1 ILMU PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN (SOSIATRI)
Datestamp
2019-07-16 00:00:00
Abstract :
(ABSTRAKSI) Anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah dan masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang no 23 tahun 2002 anak-anak adalah mereka yang berusia kurang dari 18 tahun. Setiap anak mempunyai hak dasar yang telah diatur dalam undang-undang untuk dapat dipenuhi. Pemerintah mempunyai peran dalam memberikan pemenuhan hak anak. Peran pemerintah dengan cara memenuhi dan melindungi setiap hak anak. Salah satu cara dalam memenuhi hak anak dengan membentuk Kota Layak Anak (KLA). KLA merupakan kota dimana dalam kota tersebut anak-anak dilindungi dan mendapatkan haknya sebagai anak dalam mencapai suatu pembangunan kota yang berkelanjutan. Program KLA berusaha dalam memenuhi dan melindungi hak anak. Pemerintah kota memberikan keputusan untuk setiap kelurahan menjalankan program layak anak. Sehingga sebutan bagi kelurahan yang ikut program tersebut adalah Kelurahan Layak Anak dapat juga disingkat dengan sebutan KLA. Penelitian ini menggunakan empat konsep yaitu hak anak, peran pemerintah, kebijakan sosial, dan KLA. Paragraf di atas telah menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memenuhi haknya. Konsep peran pemerintah memberikan gambaran adanya suatu fungsi pelayanan untuk memenuhi hak anak. KLA merupakan cara yang dianggap tepat untuk mewujudkan setiap hak anak dalam suatu kota. Keempat konsep mempunyai hubungan yang saling terkait satu sama lain. KLA dibentuk karena belum terpenuhinya hak anak dan pemerintah menjadi salah satu fasilitator dalam pemenuhan hak anak. Studi mengenai KLA ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif dilaksanakan dengan pengamatan, wawancara, dan penelaahan. Hal ini berkaitan langsung dengan hubungan antara peneliti dengan informan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Hal ini karena kelurahan Sangkrah merupakan salah satu kelurahan yang menjadi percontohan dimana jumlah penduduk yang banyak. Selain itu, kelurahan Sangkrah juga memiliki jumlah anak yang banyak dan di sana pemenuhan hak anak masih sangat kurang terlebih untuk pendidikan dari masyarakat miskin bahkan masyarakat tingkat atas. Penelitian ini lebih menekankan pada peran pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan Kelurahan Layak Anak (KLA). Pemerintah kelurahan mempunyai peranan dalam melaksanakan, mendampingi, dan mengawasi terlaksananya KLA. Pelaksanaan KLA sesuai dengan program yang telah direncanakan pemerintah kota. Program KLA mencakup dalam 31 indikator yang berisi tentang hak anak yang harus dipenuhi. Kelurahan mempunyai kewajiban untuk ikut serta melaksanakan program dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan anak di wilayahnya. Penelitian ini menjelaskan pemerintah kelurahan belum melaksanakan perannya secara maksimal Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat dan banyak kegiatan pemerintah sehingga pemerintah kurang fokus dalam menangani masalah KLA. Peran pemerintah kelurahan Sangkrah dirasakan penting bagi terlaksananya KLA di wilayahnya. Keberhasilan pelaksanaan KLA di wilayah Sangkrah sangat bergantung pada peran pemerintah dalam melaksanakan, mengawasi, dan mendampingi. (ABSTRACT) Children are the nations next generation that need special attention from the government and community. Law No. 23 of 2002 defines children as those aged 18 or younger. Every child has legally-specified basic rights to be fulfilled. The government as a role in fulfilling childrens rights. It should satisfy and protect every one of those rights. One way to do that is by developing a Child-Friendly Cityor Kota LayakAnak (KLA). A KLA is a city where children are protected and have their rights met as minors in achieving a sustainable urban development. The KLA program attempts to satisfy and protect childrens rights. The municipal government issues a decree for every ward under their authority to implement the child-friendly program. So, the ward implementing it is called a Child-Friendly Ward, or KelurahanLayakAnak that may also be shortened as KLA. This research employs four concepts including childrens rights, the governments role, social policies, and the KLA. The governments role concept illustrates a function that serves to fulfill childrens rights. The KLA is considered the right way to promote every right of children in a city. The four concepts are interrelated. A KLA is developed because childrens rights are not yet satisfied and the government is one of the facilitators in satisfying childrens rights. This study on the KLA uses a qualitative research method, which is performed by observation, interview, and analysis. This is directly related to the relation between the researcher and the informant. The approach applied herein is that of a case study, as SangkrahWard is one that is developed as a model with a large population. In addition, SangkrahWard also has a significant number of children yet childrens rights fulfillment is still inadequate, especially in education for both the poor and the more aff
(ABSTRAKSI) Anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah dan masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang no 23 tahun 2002 anak-anak adalah mereka yang berusia kurang dari 18 tahun. Setiap anak mempunyai hak dasar yang telah diatur dalam undang-undang untuk dapat dipenuhi. Pemerintah mempunyai peran dalam memberikan pemenuhan hak anak. Peran pemerintah dengan cara memenuhi dan melindungi setiap hak anak. Salah satu cara dalam memenuhi hak anak dengan membentuk Kota Layak Anak (KLA). KLA merupakan kota dimana dalam kota tersebut anak-anak dilindungi dan mendapatkan haknya sebagai anak dalam mencapai suatu pembangunan kota yang berkelanjutan. Program KLA berusaha dalam memenuhi dan melindungi hak anak. Pemerintah kota memberikan keputusan untuk setiap kelurahan menjalankan program layak anak. Sehingga sebutan bagi kelurahan yang ikut program tersebut adalah Kelurahan Layak Anak dapat juga disingkat dengan sebutan KLA. Penelitian ini menggunakan empat konsep yaitu hak anak, peran pemerintah, kebijakan sosial, dan KLA. Paragraf di atas telah menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memenuhi haknya. Konsep peran pemerintah memberikan gambaran adanya suatu fungsi pelayanan untuk memenuhi hak anak. KLA merupakan cara yang dianggap tepat untuk mewujudkan setiap hak anak dalam suatu kota. Keempat konsep mempunyai hubungan yang saling terkait satu sama lain. KLA dibentuk karena belum terpenuhinya hak anak dan pemerintah menjadi salah satu fasilitator dalam pemenuhan hak anak. Studi mengenai KLA ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif dilaksanakan dengan pengamatan, wawancara, dan penelaahan. Hal ini berkaitan langsung dengan hubungan antara peneliti dengan informan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Hal ini karena kelurahan Sangkrah merupakan salah satu kelurahan yang menjadi percontohan dimana jumlah penduduk yang banyak. Selain itu, kelurahan Sangkrah juga memiliki jumlah anak yang banyak dan di sana pemenuhan hak anak masih sangat kurang terlebih untuk pendidikan dari masyarakat miskin bahkan masyarakat tingkat atas. Penelitian ini lebih menekankan pada peran pemerintah kelurahan dalam pelaksanaan Kelurahan Layak Anak (KLA). Pemerintah kelurahan mempunyai peranan dalam melaksanakan, mendampingi, dan mengawasi terlaksananya KLA. Pelaksanaan KLA sesuai dengan program yang telah direncanakan pemerintah kota. Program KLA mencakup dalam 31 indikator yang berisi tentang hak anak yang harus dipenuhi. Kelurahan mempunyai kewajiban untuk ikut serta melaksanakan program dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan anak di wilayahnya. Penelitian ini menjelaskan pemerintah kelurahan belum melaksanakan perannya secara maksimal Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat dan banyak kegiatan pemerintah sehingga pemerintah kurang fokus dalam menangani masalah KLA. Peran pemerintah kelurahan Sangkrah dirasakan penting bagi terlaksananya KLA di wilayahnya. Keberhasilan pelaksanaan KLA di wilayah Sangkrah sangat bergantung pada peran pemerintah dalam melaksanakan, mengawasi, dan mendampingi. (ABSTRACT) Children are the nations next generation that need special attention from the government and community. Law No. 23 of 2002 defines children as those aged 18 or younger. Every child has legally-specified basic rights to be fulfilled. The government as a role in fulfilling childrens rights. It should satisfy and protect every one of those rights. One way to do that is by developing a Child-Friendly Cityor Kota LayakAnak (KLA). A KLA is a city where children are protected and have their rights met as minors in achieving a sustainable urban development. The KLA program attempts to satisfy and protect childrens rights. The municipal government issues a decree for every ward under their authority to implement the child-friendly program. So, the ward implementing it is called a Child-Friendly Ward, or KelurahanLayakAnak that may also be shortened as KLA. This research employs four concepts including childrens rights, the governments role, social policies, and the KLA. The governments role concept illustrates a function that serves to fulfill childrens rights. The KLA is considered the right way to promote every right of children in a city. The four concepts are interrelated. A KLA is developed because childrens rights are not yet satisfied and the government is one of the facilitators in satisfying childrens rights. This study on the KLA uses a qualitative research method, which is performed by observation, interview, and analysis. This is directly related to the relation between the researcher and the informant. The approach applied herein is that of a case study, as SangkrahWard is one that is developed as a model with a large population. In addition, SangkrahWard also has a significant number of children yet childrens rights fulfillment is still inadequate, especially in education for both the poor and the more aff
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
