PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN EKONOMI LINTAS BATAS DI WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN NUNUKAN KALIMANTAN UTARA
Total View This Week2
Total View This Week2
Institusion
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Author
WILDANU RIZAL SURYADIN
Subject
Datestamp
2022-01-20 04:12:25
Abstract :
Dalam jurnal ini penulis memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengelolaan ekonomi lintas batas yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Dalam penulisan ini penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan menjelaskan data yang dikumpulkan berdasarkan studi kepustakaan. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang berasal dari jurnal, buku, literatur, surat kabar, dokumen negara, dan data yang berasal dari website. Ekonomi Lintas Batas yang terjadi di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat perbatasan melalui kegiatan perdagangan terbatas antar kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia yang dilakukan secara legal ataupun illegal. Sehingga dengan adanya fenomena, tersebut maka pemerintah Indonesia membuat kebijakan dengan membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang kemudian membuat program dengan menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), yang bertujuan untuk dapat mencapai salah satu tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam jurnal ini penulis memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengelolaan ekonomi lintas batas yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Dalam penulisan ini penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan menjelaskan data yang dikumpulkan berdasarkan studi kepustakaan. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang berasal dari jurnal, buku, literatur, surat kabar, dokumen negara, dan data yang berasal dari website. Ekonomi Lintas Batas yang terjadi di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat perbatasan melalui kegiatan perdagangan terbatas antar kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia yang dilakukan secara legal ataupun illegal. Sehingga dengan adanya fenomena, tersebut maka pemerintah Indonesia membuat kebijakan dengan membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang kemudian membuat program dengan menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), yang bertujuan untuk dapat mencapai salah satu tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
