Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah memberikan ketentuan ambang batas selisih suara sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut mengakibatkan berbagai permohonan harus terhenti sebelum memasuki proses pembuktian di MK. Penelitian ini bertujuan mengetahui alasan-alasan dan problem dalam penerapan ambang batas selisih suara dalam sengketa hasil Pilkada di MK. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketentuan ambang batas selisih suara dalam sengketa hasil Pilkada yaitu maksimal antara 0,5% sampai 2