Pendapat tokoh MUI Kota Malang terhadap putusan Nomor 0637/Pdt.G/2010/ PA WSB tentang penyelesaian hutang bersama
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Author
Pratiwi, Dian Ticha
Subject
Datestamp
2018-04-24 08:44:00
Abstract :
INDONESIA: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat tokoh MUI Kota Malang terkait penyelesaian hutang bersama setelah perceraian menurut tinjauan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Hukum Perdata, dan Hukum Islam. Dengan mengaitkan pendapat tokoh MUI Kota Malang dengan hasil putusan Nomor 0637/Pdt.G/2010/PA Wsb. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Fokus penelitian ini adalah dilakukan dalam wewenang MUI yakni dengan melalukan wawancara kepada tokoh MUI Kota Malang sebanyak 3 orang responden, setidaknya ada 12 orang Tokoh MUI Kota Malang. Setelah itu akan dianalisi dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Hukum Perdata, dan Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tokoh MUI Kota Malang tidak setuju dan berbeda pendapat dengan hasil putusan Pengadilan Agama Wonosobo, menurut beliau penyelesaian hutang bersama tidak selama dilakukan kedua pihak , secara hukum yang memiliki kewajiban adalah dia yang tanda tangan dalam perjanjian hutang piutang kecuali jika ada perjanjian lainnya mengenai pelunasan harus dilakukan kedua pihak. Kecuali jika kedua belah pihak memiliki perjanjian atau kesepakatan sebelumnya. Jika hutang tersebut muncul tanpa ada perjanjian sebelumnya maka sudah termasuk dalam al adatu almuhakamah yakni adat kebiasaan dijadikan sebagai hukum. Jika suami meninggal dan meninggalkan hutang maka istri atau ahli waris yang bertanggungjawab atas hutang-hutang tersebut begitu juga sebaliknya. Namun jika statusnya perceraian maka baik suami atau isteri yang memiliki hutang jika sifatnya pribadi maka harus dilunasi dengan harta pribadi tetapi jika hutang bersama maka diselesaikan secara bersama sama. Selain itu seharusnya dalam hasil putusan tersebut ada pasal-pasal yang menguatkan terkait yang memberi ketegasan dalam penyelesaian hutang bersama. ENGLISH: The purpose of this research is to figure out how the opinion of the characters Indonesia the city of Malang related to the completion of the debt together after a divorce according to the review of the Law of Marriage No. 1 of 1974, the Law of the Civil Code, and today Islamic Law. By linking the opinion of the characters Indonesia the city of Malang in the decision of Number 0637/Pdt.G/2010/PA Wsb. This research is research the empirical facts by using the approach of the juridical sociological. The focus of this research is done in the authority of Indonesia to do an interview to the MUI the city of Malang as many as three people, at least 12 people The MUI the city of Malang. After that would be dianalisi by the Law of Marriage No. 1 of 1974, the Law of the Civil Code, and today Islamic Law. The results showed that the leaders of the MUI in Malang City do not agree and disagree with the decision of the Court of Religion Wonosobo, according to his settlement of debts not for the two parties, in law which has the obligation is the signature of the debt receivables, unless there is the other about the settlement should be done on both sides. Unless both parties have a promise or a before. If debts arise without any agreement before then is included in the adatu almuhakamah the customs serve as the law. If your husband died and left debts, then the wife and heir who is responsible for debts was and vice versa. But if the status of the divorce then either husband or wife who had debts if the nature of this personally, it must be repaid with personal possessions but if debt together, then settled in together. In addition it should be in the decision of the articles which are to strengthen related to the firmness in the settlement of debt together.
INDONESIA: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat tokoh MUI Kota Malang terkait penyelesaian hutang bersama setelah perceraian menurut tinjauan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Hukum Perdata, dan Hukum Islam. Dengan mengaitkan pendapat tokoh MUI Kota Malang dengan hasil putusan Nomor 0637/Pdt.G/2010/PA Wsb. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Fokus penelitian ini adalah dilakukan dalam wewenang MUI yakni dengan melalukan wawancara kepada tokoh MUI Kota Malang sebanyak 3 orang responden, setidaknya ada 12 orang Tokoh MUI Kota Malang. Setelah itu akan dianalisi dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Hukum Perdata, dan Hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tokoh MUI Kota Malang tidak setuju dan berbeda pendapat dengan hasil putusan Pengadilan Agama Wonosobo, menurut beliau penyelesaian hutang bersama tidak selama dilakukan kedua pihak , secara hukum yang memiliki kewajiban adalah dia yang tanda tangan dalam perjanjian hutang piutang kecuali jika ada perjanjian lainnya mengenai pelunasan harus dilakukan kedua pihak. Kecuali jika kedua belah pihak memiliki perjanjian atau kesepakatan sebelumnya. Jika hutang tersebut muncul tanpa ada perjanjian sebelumnya maka sudah termasuk dalam al adatu almuhakamah yakni adat kebiasaan dijadikan sebagai hukum. Jika suami meninggal dan meninggalkan hutang maka istri atau ahli waris yang bertanggungjawab atas hutang-hutang tersebut begitu juga sebaliknya. Namun jika statusnya perceraian maka baik suami atau isteri yang memiliki hutang jika sifatnya pribadi maka harus dilunasi dengan harta pribadi tetapi jika hutang bersama maka diselesaikan secara bersama sama. Selain itu seharusnya dalam hasil putusan tersebut ada pasal-pasal yang menguatkan terkait yang memberi ketegasan dalam penyelesaian hutang bersama. ENGLISH: The purpose of this research is to figure out how the opinion of the characters Indonesia the city of Malang related to the completion of the debt together after a divorce according to the review of the Law of Marriage No. 1 of 1974, the Law of the Civil Code, and today Islamic Law. By linking the opinion of the characters Indonesia the city of Malang in the decision of Number 0637/Pdt.G/2010/PA Wsb. This research is research the empirical facts by using the approach of the juridical sociological. The focus of this research is done in the authority of Indonesia to do an interview to the MUI the city of Malang as many as three people, at least 12 people The MUI the city of Malang. After that would be dianalisi by the Law of Marriage No. 1 of 1974, the Law of the Civil Code, and today Islamic Law. The results showed that the leaders of the MUI in Malang City do not agree and disagree with the decision of the Court of Religion Wonosobo, according to his settlement of debts not for the two parties, in law which has the obligation is the signature of the debt receivables, unless there is the other about the settlement should be done on both sides. Unless both parties have a promise or a before. If debts arise without any agreement before then is included in the adatu almuhakamah the customs serve as the law. If your husband died and left debts, then the wife and heir who is responsible for debts was and vice versa. But if the status of the divorce then either husband or wife who had debts if the nature of this personally, it must be repaid with personal possessions but if debt together, then settled in together. In addition it should be in the decision of the articles which are to strengthen related to the firmness in the settlement of debt together.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
