Institusion
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Author
ENGGA , AGASTARI
Subject
HD72 Economic growth, development, planning
Datestamp
2011-03-16 07:00:34
Abstract :
ABSTRAKSI
Dengan munculnya UU No .22 tahun 1999yang mengatur perlimpahan
wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
serta UUNo.25 tahun 1999 yang mengatur pierimbangan keuangan antara pusat
dan daerah selayaknya Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) I menggembangkan
sumber daya lokal dan menggurangi ketergantungan dari pusat .
Skripsi ini bertujuan untuk membandingkan kemandirian suatudaerah
pada SWP I .Analisa yang dinggunakan adalah analisa kuantitatif ,yaitu analisa
yang sifatnya ,menjelaskan secara uraian atau dalam bentuk kalimat-kalimat dan
analisa kualitatif ,yaitu analisa dengan menggunakan rumus-rumus dan analisa
pasti .Analisa kuantitatif meliputi analisa derajat desentralisasi fiskal (tingkat
kemandirian daerah) sehingga dapat menggetahui di daerah SWP I mempunyai
kemandirian fiskal.Hasil penelitian menunjukan bahwa derajat desentralisasi
fiskal SWP I rata-rata menunjukan rendah sekali.Pola hubungan yang terjadi
antara pemerintah pusat dengan pemerintah di kabupaten / kota di SWP I adalh
pola hubungan intruktif dan konsultatif.sehingga dapat di katakan selama periode
penelitian SWP I belum mampu membawa daerahnya kemandirian.
Kata kunci : Desentralisasi fiskal,Kemandirian ,SWP I.