ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DALAM
PERSPEKTIF EXECUTIVE REVIEW DAN JUDICIAL REVIEW
Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung
Nomor 02 P/HUM/2008
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Author
Ita, Kusmita
Subject
K Law (General)
Datestamp
2011-03-16 06:51:30
Abstract :
Skripsi ini berjudul Analisis Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah dalam Perspektif Executive Review dan Judicial Review Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 P/HUM/2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalis mengenai wewenang pembatalan Peraturaan Daerah dan Kekuatan Hukum Kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam membatalkan Peraturan Daerah dalam lingkup Executive Review. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundangundangan, pendekatan Analitis dan pendekatan kasus kemudian Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan sistem kartu, sedangkan metode Analisis dengan metode pengkajian deduksi deskriptif. Hasil temuan penelitian ini adalah Pemerintah Pusat dan Mahkamah Agung mempunyai wewenang membatalkan Peraturan Daerah. Praktik pembatalan Peraturan Daerah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang dan sistem pemerintahan presidensiil. Terdapat persamaan alasan yang dijadikan dasar dalam pembatalan Perda antara keputusan Menteri Dalam Negeri dengan Putusan Mahkamah Agung. Keduanya pada prinsipnya menyatakan bahwa alasan pembatalan Perda adalah Perda bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembatalan Perda dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menimbulkan masalah kepastian hukum. Politik hukum terhadap pembatalan peraturan daerah oleh menteri dalam negeri dapat dilihat dari sistem peraturan perundang-undangan, kontrol pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan pengawasan otonomi serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut kententuan yang ada masih sejalan dengan politik hukum tentang otonomi daerah.
Skripsi ini berjudul Analisis Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah dalam Perspektif Executive Review dan Judicial Review Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 P/HUM/2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalis mengenai wewenang pembatalan Peraturaan Daerah dan Kekuatan Hukum Kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam membatalkan Peraturan Daerah dalam lingkup Executive Review. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundangundangan, pendekatan Analitis dan pendekatan kasus kemudian Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan sistem kartu, sedangkan metode Analisis dengan metode pengkajian deduksi deskriptif. Hasil temuan penelitian ini adalah Pemerintah Pusat dan Mahkamah Agung mempunyai wewenang membatalkan Peraturan Daerah. Praktik pembatalan Peraturan Daerah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang dan sistem pemerintahan presidensiil. Terdapat persamaan alasan yang dijadikan dasar dalam pembatalan Perda antara keputusan Menteri Dalam Negeri dengan Putusan Mahkamah Agung. Keduanya pada prinsipnya menyatakan bahwa alasan pembatalan Perda adalah Perda bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembatalan Perda dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menimbulkan masalah kepastian hukum. Politik hukum terhadap pembatalan peraturan daerah oleh menteri dalam negeri dapat dilihat dari sistem peraturan perundang-undangan, kontrol pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan pengawasan otonomi serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut kententuan yang ada masih sejalan dengan politik hukum tentang otonomi daerah.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
