Abstract :
Indonesia memiliki potensi menjadi produsen tanaman perkebunan. Pada tahun
2006 pemerintah memiliki tekad untuk mengarahkan pergulaan nasional melalui
pendekatan swasembada gula. Tekad ini sangat sulit dicapai mengingat terjadinya
ketidakefisiesian kelembagaan di hampir semua level pada industri gula.
Kelembagaan sangat dibutuhkan pada penerapan pelaksanaan agribisnis tebu.
Agribisnis tebu adalah kegiatan agribisnis berbasis tanaman tebu yang diusahakan
dengan cara kerja sama antara pabrik gula sebagai pengolah bahan baku tebu (offfarm)
dan petani sebagai penyedia/ pemasok bahan baku tebu (on-farm). Pabrik gula
sangat berkepentingan untuk membantu petani secara on-farm sebagai jaminan
adanya bahan baku tebu yang diolah dipabriknya off-farm.
Kabupaten Mojokerto pada tahun 2010 memiliki lahan yang ditanamani tebu
seluas 10.478,6 Ha atau 22,18% dari total luas areal potensial perkebunan di
Kabupaten Mojokerto. Tanaman tebu yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto dan
sekitarnya (Kotamadya Mojokerto, sebagian Kabupaten Jombang dan sebagian
Kabupaten Lamongan) umumnya digiling di Pabrik Gula (PG) Gempolkrep milik PT.
Perkebunan Nusantara X (Persero).
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja
kelembagaan agribisnis tebu di PG Gempolkrep, Mojokerto, Jawa Timur.
Hasil penelitian ini dapat mendeskripsikan kelembagaan agribisnis tebu di PG
Gempolkrep, yaitu lembaga yang bersifat makro terdiri dari PG Gempolkrep sendiri,
petani tebu rakyat (PTR), Bank pemberi kredit/ Bank Pelaksana, Koperasi dan APTR
(Asosiasi Petani Tebu Rakyat), sedangkan lembaga yang bersifat mikro yaitu PT.
PTPN X (Persero), Dinas Perkebunan (Disbun) Propinsi Jawa Timur, Dinas
Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Mojokerto, Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mojokerto, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Mojokerto, Distributor Pupuk KPTR Jatim,
Investor pembeli gula dan tetes, Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia
(P3GI), Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Yogyakarta serta Balai Besar
Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Surabaya.
Hasil analisis kinerja pada kelembagaan agribisnis tebu di PG Gempolkrep
ditemukan ketidaksesuai. Sehingga langkah yang harus dilakukan antara lain : (1)
mengembalikan tugas pembuatan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)
kepada koperasi agar nantinya kinerja kelembagaan dapat berjalan lebih efektif; (2)
mengembalikan tugas penjualan gula dan tetes tebu kepada APTR agar nantinya
kinerja kelembagaan dapat berjalan lebih efektif; (3) segera melakukan pembentukan
kepengurusan APTR baru, agar nantinya kinerja kelembagaan dapat berjalan lebih
efektif; (4) mengembalikan tugas penyelenggaraan FTK (Forum Temu Kemitraan)
kepada Dishutbun Kabupaten Mojokerto agar nantinya kinerja kelembagaan dapat
berjalan lebih efektif; (5) perbaikan dalam segi koordinasi dan komunikasi agar
permasalahan dapat terselesaikan, dan program pemerintah untuk mendukung
pertumbuhan perkebunan berkelanjutan benar-benar terlaksana.
Dibutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik antar masing-masing lembaga,
sehingga rules of the game (aturan main) dapat nampak jelas diaplikasikan oleh
semua lembaga dan kelembagaan agribisnis tebu di PG Gempolkrep berjalan lebih
efektif.