DAMPAK PERALIHAN KEWENANGAN TERMINAL TIPE B
OLEH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
(Studi Pada Terminal Larangan Kabupaten Sidoarjo)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Author
Aditya , Dwi P.
Subject
K3220 Public Policy
Datestamp
2018-07-20 02:47:24
Abstract :
ABSTRAKSI Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang ada pada kewenangan Terminal Larangan Kabupaten Sidoarjo yang pada awalnya dipegang oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang kemudian beralih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Pemerintah Penumpang Angkutan Jalan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Data yang diperoleh dari wawancara. Sumber data yang diperoleh dari dokumen dan informan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Terminal Larangan Kabupaten Sidoarjo.. Fokus penelitian ini berpedoman pada teori indikator sosial oleh Williun N Dunn (2000:527) yaitu Pendapatan dan Mobilitas Sosial sesuai dengan fenomena di lapangan yang belum keluarnya Surat Keputusan agar Terminal Larangan sepenuhnya berada dibawah Pemerintah Provinsi sehingga dengan adanya surat keputusan tersebut pemerintah bisa menetapkan tariff retribusi bagi angkutan. Hasil yang diperoleh yaitu: 1) Pendapatan, belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi pengemudi, tukang becak, pemilik warung kopi, ataupun penjaga toilet umum artinya belum ada kenaikan pendapatan dan masih minimnya pendapatan bila dibagi dengan biaya hidup yang lain. 2) secara umum peralihan kewenangan terminal B oleh pemprov jatim belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi para pengemudi, tukang becak, pemilik warung kopi, ataupun penjaga toilet umum. Kata Kunci: Kewenangan, Terminal, Kabupaten Sidoarjo
ABSTRAKSI Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang ada pada kewenangan Terminal Larangan Kabupaten Sidoarjo yang pada awalnya dipegang oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang kemudian beralih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Pemerintah Penumpang Angkutan Jalan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Data yang diperoleh dari wawancara. Sumber data yang diperoleh dari dokumen dan informan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Terminal Larangan Kabupaten Sidoarjo.. Fokus penelitian ini berpedoman pada teori indikator sosial oleh Williun N Dunn (2000:527) yaitu Pendapatan dan Mobilitas Sosial sesuai dengan fenomena di lapangan yang belum keluarnya Surat Keputusan agar Terminal Larangan sepenuhnya berada dibawah Pemerintah Provinsi sehingga dengan adanya surat keputusan tersebut pemerintah bisa menetapkan tariff retribusi bagi angkutan. Hasil yang diperoleh yaitu: 1) Pendapatan, belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi pengemudi, tukang becak, pemilik warung kopi, ataupun penjaga toilet umum artinya belum ada kenaikan pendapatan dan masih minimnya pendapatan bila dibagi dengan biaya hidup yang lain. 2) secara umum peralihan kewenangan terminal B oleh pemprov jatim belum sepenuhnya memberikan dampak positif bagi para pengemudi, tukang becak, pemilik warung kopi, ataupun penjaga toilet umum. Kata Kunci: Kewenangan, Terminal, Kabupaten Sidoarjo
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
