PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI KOTA SEMARANG TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE DI MEDIA SOSIAL
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Stikubank
Author
LUIK, GERRY NIXON YAPPYANUS
Subject
K Law (General)
Datestamp
2021-11-09 01:49:16
Abstract :
Penelitian yang berjudul ?Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang Terhadap Pelaku Prostitusi Online Di Media Sosial?. Dengan melihat banyaknya kasus terkait prostitusi secara online yang masih sangat awam terdengar di kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum yang berlaku dan penerapan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap para pelaku kejahatan tindak pidana prostitusi online di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang dikumpulkan dengan membaca literatur, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian, dengan spesifikasi penelitian yang lebih spesifik ke dalam penelitian hukum doktrinal yang bersifat normative untuk menemukan hukum in-concreto. Selain daripada itu penulis juga melakukan penelitian dengan cara wawancara terhadap beberapa narasumber yang terkait dengan kasus prostitusi online ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini adalah dalam penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh ketua hakim dalam memutus perkara pidana terhadap pelaku prostitusi online masih menimbulkan pro dan kontra, pasalnya pelaku dalam hal ini adalah pekerja seks komersial yang menjadi objek permasalahan tidak dapat dihukum atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam perbuatan yang melanggar tindak pidana pada kasus prostitusi online, mucikari lah yang menjadi biang utama dalam permasalahan tersebut dan para pekerja seks komersial yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial, menjadikan permasalahan kasus prostitusi lebih mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdaagangan Orang. The research entitled "Implementation of Criminal Sanctions by Judges of the Semarang City District Court Against Online Prostitution Actors on Social Media". By looking at the many cases related to online prostitution that are still very common among the public. This study aims to find out how the applicable law and the application of sanctions imposed by judges on perpetrators of online prostitution crimes on social media. This study uses a normative juridical method, which refers to existing literature studies or to secondary data collected by reading literature, journals, and other sources that are relevant and directly related to the object of research, with more specific research specifications into legal research. normative doctrinal nature to find the law in-concreto. Apart from that, the author also conducted research by interviewing several sources related to this online prostitution case. Based on the results of this research and discussion, the application of criminal sanctions carried out by the chief judge in deciding criminal cases against perpetrators of online prostitution still raises pros and cons, because the perpetrators in this case are commercial sex workers who are the object of the problem and cannot be punished for the work they do. in accordance with the Criminal Code. In acts that violate criminal acts in online prostitution cases, pimps are the main culprits in these problems and commercial sex workers are not wise in using social media, making the problem of prostitution cases more referring to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UUITE) and Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons.
Penelitian yang berjudul ?Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang Terhadap Pelaku Prostitusi Online Di Media Sosial?. Dengan melihat banyaknya kasus terkait prostitusi secara online yang masih sangat awam terdengar di kalangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum yang berlaku dan penerapan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap para pelaku kejahatan tindak pidana prostitusi online di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang dikumpulkan dengan membaca literatur, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian, dengan spesifikasi penelitian yang lebih spesifik ke dalam penelitian hukum doktrinal yang bersifat normative untuk menemukan hukum in-concreto. Selain daripada itu penulis juga melakukan penelitian dengan cara wawancara terhadap beberapa narasumber yang terkait dengan kasus prostitusi online ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini adalah dalam penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh ketua hakim dalam memutus perkara pidana terhadap pelaku prostitusi online masih menimbulkan pro dan kontra, pasalnya pelaku dalam hal ini adalah pekerja seks komersial yang menjadi objek permasalahan tidak dapat dihukum atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam perbuatan yang melanggar tindak pidana pada kasus prostitusi online, mucikari lah yang menjadi biang utama dalam permasalahan tersebut dan para pekerja seks komersial yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial, menjadikan permasalahan kasus prostitusi lebih mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdaagangan Orang. The research entitled "Implementation of Criminal Sanctions by Judges of the Semarang City District Court Against Online Prostitution Actors on Social Media". By looking at the many cases related to online prostitution that are still very common among the public. This study aims to find out how the applicable law and the application of sanctions imposed by judges on perpetrators of online prostitution crimes on social media. This study uses a normative juridical method, which refers to existing literature studies or to secondary data collected by reading literature, journals, and other sources that are relevant and directly related to the object of research, with more specific research specifications into legal research. normative doctrinal nature to find the law in-concreto. Apart from that, the author also conducted research by interviewing several sources related to this online prostitution case. Based on the results of this research and discussion, the application of criminal sanctions carried out by the chief judge in deciding criminal cases against perpetrators of online prostitution still raises pros and cons, because the perpetrators in this case are commercial sex workers who are the object of the problem and cannot be punished for the work they do. in accordance with the Criminal Code. In acts that violate criminal acts in online prostitution cases, pimps are the main culprits in these problems and commercial sex workers are not wise in using social media, making the problem of prostitution cases more referring to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UUITE) and Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
