PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELANGGARAN ASAS PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTAGDIHEDEN) DALAM BENTUK PERJANJIAN KREDIT BANK (STUDI KASUS PUTUSAN NO.13/PDT.G/2011/PN.END)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Stikubank
Author
DINANTI, SARI
Subject
K Law (General)
Datestamp
2021-11-09 01:52:27
Abstract :
Perjanjian baku dilihat dari kedudukan para pihak menempatkan debitur pada keduduan yang tidak egaliter karena perjanjian baku biasanya telah diformat oleh kreditur. Kemutlakan dalam perjanjian baku sangat berpotensi melahirkan sebuah keadaan yang dapat disalahgunakan oleh kreditur ( misbruik van omstagdiheden) sedangkan debitur selaku konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum terhadap perjanjian baku yang disalahgunakan oleh kreditur karena perbedaan kedudukan ekonomi atau sosial. Adapun yang menjadi permasalahan ini adalah bagaimana akibat hukum dan perlindungan nasabah terhadap perjanjian kredit bank yang melanggar asas penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstagdiheden) dalam Putusan NO.13/PDT.G/2011/PN.END. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum dan perlindungan nasabah terhadap perjanjian kredit bank yang melanggar asas penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstagdiheden) dalam Putusan NO.13/PDT.G/2011/PN.END. Metode penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, data yang didapat berdasarkan bahan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, serta bahan didapat melalui penelitian kepustakaan, dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain. Hasil penelitian ini adalah (1)pada Putusan NO.13/PDT.G/2011/PN.END. Perlindungan hukum terhadap pihak debitur karena adanya unsur penyalahgunaan keadaan adalah pembatalan perjanjian.. Pada Putusan NO.13/PDT.G/2011/PN.END majelis hakim membatalkan perjanjian Surat Persetujuan Buka Kredit nomor : 34 tanggal 12 Agustus 2008 antara penggugat dan tergugatdan majelis hakim mengurangi bunga yang ditetapkan dalam Surat Persetujuan Buka Kredit nomor : 34 tanggal 12 Agustus 2008 antara penggugat dan tergugat sebesar 14 % (empat belas persen) pertahun harus diturunkan menjadi 4 % (empat) persen pertahun. Adapun mengenai total hutang Penggugat sebesar Rp. 1.055.159.191,- (satu milliar lima puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) , (2) Akibat hukum perjanjian kredit yang mengandung unsur penyalah gunaan keadaan adalah batal hukum. Rasio decendi majelis hakim dalam Putusan NO.13/PDT.G/2011/PN.END menyatakan batal demi hukum adalah klasula baku yang dibuat oleh tergugat melanggar ketentuan UU Perlindungan konsumen yang berakibat batal demi hukum. Hal ini menunjukan argumen majelis hakim terhadap perjanjian kredit No.34 merujuk pada objek perjanjian yang tidak absah Standard agreement contains views from the position of the parties placing the debtor in an unequal position because the standard agreement has usually been formatted by the creditor. Absolutes in standard agreements have the potential to give birth to a situation that can be abused by creditors (misbruik van omstagdiheden) while debtors as consumers need to get legal protection against standard agreements that are abused by creditors because of differences in economic or social status. As for the problem, what are the legal consequences and customer protection against bank credit agreements that violate the principle of abuse of circumstances (misbruik van omstagdiheden) in Putusan NO.13/PDT.G/2011/PN.END. The purpose of this study is to determine the legal consequences and customer protection against bank credit agreements that violate the principle of abuse of circumstances (misbruik van omstagdiheden) in Putusan NO.13/PDT.G/2011/PN.END. This research method The research method used in this study is normative juridical, the data obtained are based on legislation, doctrine, court decisions, official records in making legislation, and materials obtained through library research, and documentation which is the result of research. and processing of others. The results of this study are ; (1) on Putusan NO.13/PDT.G/2011/PN.END. Legal protection for the debtor due to an element of abuse of the situation is the cancellation of the agreement. In Putusan NO.13/PDT.G/2011/PN.END the panel of judges canceled the agreement Letter of Approval for Opening of Credit number: 34 dated August 12, 2008 between the plaintiff and the defendant and The panel of judges reduced the interest stipulated in the Open Credit Approval Letter number: 34 dated August 12, 2008 between the plaintiff and the defendant by 14% (fourteen percent) per year, which must be reduced to 4% (four) percent per year. As for the total debt of the Plaintiff of Rp. 1,055,159,191,- (one billion fifty-five million one hundred fifty-nine thousand one hundred and ninety-one rupiah) (2) The legal consequences of credit agreements containing elements of abuse of circumstances are null and void. The decendi ratio of the panel of judges in Putusan NO.13/PDT.G/2011/PN.END states null and void is a standard clause made by the defendant violating the provisions of the Consumer Protection Law which results in null and void. This shows that the argument of the panel of judges against the credit agre
Perjanjian baku dilihat dari kedudukan para pihak menempatkan debitur pada keduduan yang tidak egaliter karena perjanjian baku biasanya telah diformat oleh kreditur. Kemutlakan dalam perjanjian baku sangat berpotensi melahirkan sebuah keadaan yang dapat disalahgunakan oleh kreditur ( misbruik van omstagdiheden) sedangkan debitur selaku konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum terhadap perjanjian baku yang disalahgunakan oleh kreditur karena perbedaan kedudukan ekonomi atau sosial. Adapun yang menjadi permasalahan ini adalah bagaimana akibat hukum dan perlindungan nasabah terhadap perjanjian kredit bank yang melanggar asas penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstagdiheden) dalam Putusan NO.13/PDT.G/2011/PN.END. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum dan perlindungan nasabah terhadap perjanjian kredit bank yang melanggar asas penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstagdiheden) dalam Putusan NO.13/PDT.G/2011/PN.END. Metode penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, data yang didapat berdasarkan bahan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, serta bahan didapat melalui penelitian kepustakaan, dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain. Hasil penelitian ini adalah (1)pada Putusan NO.13/PDT.G/2011/PN.END. Perlindungan hukum terhadap pihak debitur karena adanya unsur penyalahgunaan keadaan adalah pembatalan perjanjian.. Pada Putusan NO.13/PDT.G/2011/PN.END majelis hakim membatalkan perjanjian Surat Persetujuan Buka Kredit nomor : 34 tanggal 12 Agustus 2008 antara penggugat dan tergugatdan majelis hakim mengurangi bunga yang ditetapkan dalam Surat Persetujuan Buka Kredit nomor : 34 tanggal 12 Agustus 2008 antara penggugat dan tergugat sebesar 14 % (empat belas persen) pertahun harus diturunkan menjadi 4 % (empat) persen pertahun. Adapun mengenai total hutang Penggugat sebesar Rp. 1.055.159.191,- (satu milliar lima puluh lima juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) , (2) Akibat hukum perjanjian kredit yang mengandung unsur penyalah gunaan keadaan adalah batal hukum. Rasio decendi majelis hakim dalam Putusan NO.13/PDT.G/2011/PN.END menyatakan batal demi hukum adalah klasula baku yang dibuat oleh tergugat melanggar ketentuan UU Perlindungan konsumen yang berakibat batal demi hukum. Hal ini menunjukan argumen majelis hakim terhadap perjanjian kredit No.34 merujuk pada objek perjanjian yang tidak absah Standard agreement contains views from the position of the parties placing the debtor in an unequal position because the standard agreement has usually been formatted by the creditor. Absolutes in standard agreements have the potential to give birth to a situation that can be abused by creditors (misbruik van omstagdiheden) while debtors as consumers need to get legal protection against standard agreements that are abused by creditors because of differences in economic or social status. As for the problem, what are the legal consequences and customer protection against bank credit agreements that violate the principle of abuse of circumstances (misbruik van omstagdiheden) in Putusan NO.13/PDT.G/2011/PN.END. The purpose of this study is to determine the legal consequences and customer protection against bank credit agreements that violate the principle of abuse of circumstances (misbruik van omstagdiheden) in Putusan NO.13/PDT.G/2011/PN.END. This research method The research method used in this study is normative juridical, the data obtained are based on legislation, doctrine, court decisions, official records in making legislation, and materials obtained through library research, and documentation which is the result of research. and processing of others. The results of this study are ; (1) on Putusan NO.13/PDT.G/2011/PN.END. Legal protection for the debtor due to an element of abuse of the situation is the cancellation of the agreement. In Putusan NO.13/PDT.G/2011/PN.END the panel of judges canceled the agreement Letter of Approval for Opening of Credit number: 34 dated August 12, 2008 between the plaintiff and the defendant and The panel of judges reduced the interest stipulated in the Open Credit Approval Letter number: 34 dated August 12, 2008 between the plaintiff and the defendant by 14% (fourteen percent) per year, which must be reduced to 4% (four) percent per year. As for the total debt of the Plaintiff of Rp. 1,055,159,191,- (one billion fifty-five million one hundred fifty-nine thousand one hundred and ninety-one rupiah) (2) The legal consequences of credit agreements containing elements of abuse of circumstances are null and void. The decendi ratio of the panel of judges in Putusan NO.13/PDT.G/2011/PN.END states null and void is a standard clause made by the defendant violating the provisions of the Consumer Protection Law which results in null and void. This shows that the argument of the panel of judges against the credit agre
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
