DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DI WILAYAH POLRESTABES SEMARANG
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Stikubank
Author
KRISTIATNO, RICKY
Subject
K Law (General)
Datestamp
2022-10-06 07:36:18
Abstract :
Skripsi ini membahas tentang Diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Diskresi merupakan kewenangan aparat penegak hukum untuk melanjutkan proses perkara atau menghentikan proses perkara sesuai dengan batas kewenangannya. Diskresi kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana ringan yang telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan Restoratif diharapkan mengurangi penumpukan perkara dipengadilan umum dengan cara menyelesaikan perkara secara alternatif yang biasa disebut dengan keadilan restoratif yang mana berorientasi pada pemulihan korban dan penderitaan korban. Dengan adanya Diskresi Kepolisian diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan para pihak yang berperkara yaitu Korban atau Keluarga Korban dan Pelaku atau Keluarga Pelaku dengan di Mediasi oleh Pihak Kepolisian sehingga terjadi titik temu antara para pihak. Dengan demikian maka terwujudlah Asas Kemanfaatan Hukum. This thesis discusses the discretion possessed by the Unitary State Police of the Republic of Indonesia in handling minor criminal cases that occur in the jurisdiction of the Semarang Police. Discretion is the authority of law enforcement officials to continue the case process or stop the case process in accordance with the limits of their authority. Police discretion in handling minor criminal cases that have been regulated in the National Police Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2021 concerning Handling crimes based on Restorative justice is expected to reduce the accumulation of cases in the general court by solving cases in an alternative way which is commonly referred to as restorative justice which is oriented towards the recovery of victims and suffering of victims. With the police discretion, it is hoped that it can accommodate the interests of the parties to the case, namely the Victim or the Victim's Family and the Perpetrator or the Perpetrator's Family by being mediated by the Police so that there is a meeting point between the parties. Thus, the Principle of Legal Expediency was realized.
Skripsi ini membahas tentang Diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Diskresi merupakan kewenangan aparat penegak hukum untuk melanjutkan proses perkara atau menghentikan proses perkara sesuai dengan batas kewenangannya. Diskresi kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana ringan yang telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan Restoratif diharapkan mengurangi penumpukan perkara dipengadilan umum dengan cara menyelesaikan perkara secara alternatif yang biasa disebut dengan keadilan restoratif yang mana berorientasi pada pemulihan korban dan penderitaan korban. Dengan adanya Diskresi Kepolisian diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan para pihak yang berperkara yaitu Korban atau Keluarga Korban dan Pelaku atau Keluarga Pelaku dengan di Mediasi oleh Pihak Kepolisian sehingga terjadi titik temu antara para pihak. Dengan demikian maka terwujudlah Asas Kemanfaatan Hukum. This thesis discusses the discretion possessed by the Unitary State Police of the Republic of Indonesia in handling minor criminal cases that occur in the jurisdiction of the Semarang Police. Discretion is the authority of law enforcement officials to continue the case process or stop the case process in accordance with the limits of their authority. Police discretion in handling minor criminal cases that have been regulated in the National Police Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2021 concerning Handling crimes based on Restorative justice is expected to reduce the accumulation of cases in the general court by solving cases in an alternative way which is commonly referred to as restorative justice which is oriented towards the recovery of victims and suffering of victims. With the police discretion, it is hoped that it can accommodate the interests of the parties to the case, namely the Victim or the Victim's Family and the Perpetrator or the Perpetrator's Family by being mediated by the Police so that there is a meeting point between the parties. Thus, the Principle of Legal Expediency was realized.
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
