PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG BERTRANSAKSI DI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Total View This Week0

Institusion

Universitas Stikubank

Author

Janah, Ria Dhotul

Subject

K Law (General) 

Datestamp

2023-05-12 05:08:51 

Abstract :
Bursa berjangka komoditi merupakan suatu badan usaha yang menyelenggarakan serta menyediakan sistem serta sarana, guna suatu kegiatan untuk melakukan perihal jual beli komodit i dengan aturan kontrak berjangka, kemudian kontrak derivatif, dan kontrak derivatif syariah, serta kontrak opsi, PT.Solid Gold telah melakukan perjanjian kontrak dengan nasabah Ruth Lerima L. Toruan yang belum cukup umur. Perumusan masalah ini bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada nasabah yang mengalami kerugian dalam transaksi di perdagangan berjangka komoditi dan bagaimana peran BAPPEBTI dalam melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap perusahaan pialang berdasarkan UU No.10 tahun 2011 mengenai perubahan atas UU No.32 tahun 1997 tentang PBK. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah in concreto. Sumber data menggunakan data sekunder. Pengumpulan data secara kepustakaan. Penyajian data secara deskriptif. Analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PT.Solid Gold digugat Ruth Lerima L.Toruan ke Pengadilan Negeri Palembang atas dasar perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD tahun 1945, Pasal 4 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata juga tidak terpenuhi. dalam melaksanakan tugasnya, Bappebti mempunyai beberapa fungsi, seperti halnya yang tertulis dalam Pasal 653 PerMen Perdagangan No.01/M-DAG/PER/3/2005 Tentang Tupoksi dan Struktur Organisasi Bappebti, Depdag. Kemudian BAPPEBTI diberikan wewenang oleh Pemerintah, berdasarkan Pasal 6 dalam UU No.10 tahun 2011 mengena i perubahan atas UU No.32 tahun 1997 tentang PBK. Futures exchange is a business entity that organizes and provides systems and/or facilities for commodity trading activitis based on futures contracts, derivative contracts, sharia derivative contracts, and option contracts, PT. Solid Gold has entered into a contract agreement with customer Ruth Lerima L. Toruan who not yet mature. The formulation of this problem is what form of legal protection is for customers who experience losses in transactions in commodity futures trading and how is BAPPEBTI's role in supervising and regulating brokerage firms based on Law No. 10 of 2011 concerning amendments to Law No. 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading. This research method uses normative juridical research type. The research specification is in concreto. The data source is secondari. Data collectiion with: literature. Presentation of data with descriptive. Data analysis with: qualitative. The results show that PT. Solid Gold was sued by Ruth Lerima L.Toruan to the Palembang District Court on the basis of unlawful acts based on Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution, Article 4 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Furthermore, the conditions for the validity of the agreement in Article 1320 of the Civil Code are also not fulfilled. In carrying out its duties, CoFTRA has several functions, as stated in Article 653 of the minister of trade Regulation No 01/MDag/ Per/3/2005 concerning the Duties and Organizational Structure of CoFTRA, Ministry of Trade. Then BAPPEBTI was given authority by the Government, based on Article 6 of Law No. 10 of 2011 concerrning amendment to law No 32 of 1997 concerrning CFT. 

File :
2. HALAMAN JUDUL.pdf
3. ABSTRAK.pdf
4. BAB I.pdf
5. BAB II.pdf
6. BAB III.pdf
7. BAB IV.pdf
8. BAB V.pdf
9. DAFTAR PUSTAKA.pdf
10. LAMPIRAN.pdf