PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP TINDAK
PIDANA DUMPING LIMBAH B3 TANPA IZIN DI KABUPATEN KUDUS
(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 13/PID.B/LH/2019/PN.Kds)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Stikubank
Author
AVIVI, DIKAN RIZKI
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-11-13 02:39:58
Abstract :
Lingkungan sebagai suatu biosphere sangat menentukan eksistensi mahluk hidup yang berada di dalamnnya. Permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah dumping limbah B3 tanpa izin. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah Zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup. Kasus pada putusan perkara Nomor 13/PID.B/LH/2019/PN. Kds Terdakwa merupakan dirut Cv samudera yang bergerak di bidang pembuatan piring kaca, selama beroperasi menggunakan bahan bakar batu bara untuk pemanasan pada mesin boiler telah menghasilkan limbah batu bara berupa debu dan bebatuan kecil. Pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh dirut Cv samudera melawan hukum karena terdakwa menyuruh lakukan kabag boiler untuk menempatkan limbah tersebut pada ruang terbuka di area Cv samudera dan belum memiliki izin dari menteri lingkungan hidup/gubernur. Masalah yang saya ingin teliti pada kasus ini adalah (1) bagaimana penegakan hukum pidana lingkungan terhadap tindak pidana dumping limbah B3 tanpa izin di kabupaten kudus (studi putusan perkara nomor : 13/PID.B/LH/2019/PN.Kds),(2)bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 13/PID.B/LH/2019/PN.Kds. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum pidana lingkungan serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana dumping limbah B3 tanpa izin di Kabupaten Kudus perkara Nomor 13/PID.B/LH/2019/PN.Kds di Pengadilan Negeri Kudus. penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni metode penelitian berdasarkan bahan hukum yang menelaah teori- teori, konsep- konsep, asas -asas hukum, serta peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini mengkaji bahwa penegakan hukum pidana lingkungan dikaji dengan dua analisis yang berbeda yakni dikaji dengan yang pertama menggunakan teori Full Enforcement, karena dalam kasus ini penegakan hukum pidana sudah dilakukan secara maksimal yang dapat dibuktikan bahwa jika paksaan pemerintah tidak dilaksanakan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan maka akan dilakukan sanksi administrative lebih lanjut dan/ atau langkah penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang?undangan dan yang kedua menggunakan pasal 104 jo. Pasal 60 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimana terdakwa telah memenuhi unsur ?unsur tindak pidana dalam pasal tersebut diantaranya (1) unsur setiap orang ,(2) unsur telah memberi perintah untuk melakukan tindak pisana atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. kemudian pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 13/PID.B/LH/2019/PN.Kds berdasarkan tiga aspek yaitu diantaranya aspek yuridis yakni terdakwa telah memenuhi unsur ? unsur tindak pidana dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan peneglolaan lingkungan hidup, aspek sosiologis yakni limbah tersebut vi menghasilkan air lindi jika ditempatkan di ruang terbuka yang dapat menggangu warga sekitar karena apabila meresap kedalam tanah, maka akan menurunkan kualitas tanah .aspek filosofis yakni terdakwa selama di persidangan bersikap sopan dan terdakwa sudah mempunyai itikad baik melakukan perizinan terkait TPS limbah b3 ke Dinas perumahan, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup kabupaten kudus walaupun belum sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku
Lingkungan sebagai suatu biosphere sangat menentukan eksistensi mahluk hidup yang berada di dalamnnya. Permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah dumping limbah B3 tanpa izin. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah Zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup. Kasus pada putusan perkara Nomor 13/PID.B/LH/2019/PN. Kds Terdakwa merupakan dirut Cv samudera yang bergerak di bidang pembuatan piring kaca, selama beroperasi menggunakan bahan bakar batu bara untuk pemanasan pada mesin boiler telah menghasilkan limbah batu bara berupa debu dan bebatuan kecil. Pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh dirut Cv samudera melawan hukum karena terdakwa menyuruh lakukan kabag boiler untuk menempatkan limbah tersebut pada ruang terbuka di area Cv samudera dan belum memiliki izin dari menteri lingkungan hidup/gubernur. Masalah yang saya ingin teliti pada kasus ini adalah (1) bagaimana penegakan hukum pidana lingkungan terhadap tindak pidana dumping limbah B3 tanpa izin di kabupaten kudus (studi putusan perkara nomor : 13/PID.B/LH/2019/PN.Kds),(2)bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 13/PID.B/LH/2019/PN.Kds. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum pidana lingkungan serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana dumping limbah B3 tanpa izin di Kabupaten Kudus perkara Nomor 13/PID.B/LH/2019/PN.Kds di Pengadilan Negeri Kudus. penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni metode penelitian berdasarkan bahan hukum yang menelaah teori- teori, konsep- konsep, asas -asas hukum, serta peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini mengkaji bahwa penegakan hukum pidana lingkungan dikaji dengan dua analisis yang berbeda yakni dikaji dengan yang pertama menggunakan teori Full Enforcement, karena dalam kasus ini penegakan hukum pidana sudah dilakukan secara maksimal yang dapat dibuktikan bahwa jika paksaan pemerintah tidak dilaksanakan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan maka akan dilakukan sanksi administrative lebih lanjut dan/ atau langkah penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang?undangan dan yang kedua menggunakan pasal 104 jo. Pasal 60 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimana terdakwa telah memenuhi unsur ?unsur tindak pidana dalam pasal tersebut diantaranya (1) unsur setiap orang ,(2) unsur telah memberi perintah untuk melakukan tindak pisana atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. kemudian pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 13/PID.B/LH/2019/PN.Kds berdasarkan tiga aspek yaitu diantaranya aspek yuridis yakni terdakwa telah memenuhi unsur ? unsur tindak pidana dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan peneglolaan lingkungan hidup, aspek sosiologis yakni limbah tersebut vi menghasilkan air lindi jika ditempatkan di ruang terbuka yang dapat menggangu warga sekitar karena apabila meresap kedalam tanah, maka akan menurunkan kualitas tanah .aspek filosofis yakni terdakwa selama di persidangan bersikap sopan dan terdakwa sudah mempunyai itikad baik melakukan perizinan terkait TPS limbah b3 ke Dinas perumahan, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup kabupaten kudus walaupun belum sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
