PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILEGAL
LOGGING DI KABUPATEN BLORA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGRI BLORA NOMOR 122/PID.B/LH/2019/PN BLA)
Total View This Week0
Total View This Week0
Institusion
Universitas Stikubank
Author
ARIYANTHI, MARICHA PUTRI
Subject
K Law (General)
Datestamp
2023-11-13 03:08:41
Abstract :
Kasus terkait dengan masalah kehutanan sudah dalam masa kritis, proses industrialisasi dan modernisasi, khususnya industrialisasi hutan, telah memberikan dampak yang besar terhadap kelestarian hutan yang menopang kehidupan dan spesies di dunia. Suatu perbuatan yang dilakukan secara individual atau korporat, perbuatan yang mengakibatkan pengerusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan penebangan liar (illegal logging). Rumusan Masalah fokus pada 2 (dua) rumusan masalah yaitu bagaimakah penegakan hukum pidana serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana illegal logging di Kabupaten Blora dalam putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 122/Pid.B/LH/2019/PN Bla. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan penegakan hukum pidana serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana illegal logging di Kabupaten Blora dalam putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 122/Pid.B/LH/2019/PN Bla. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian hukum normatif mengkaji dari berbagai macam aspek seperti teori-teori hukum dan menelaah peraturan perundang?undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini di ketahui bahwa Penegakan Hukum Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Ilegal Logging para terdakwa, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama; menggunakan pasal 82 ayat 1 huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan unsur yuridis dan sosiologis, selain itu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan selama persidangan.
Kasus terkait dengan masalah kehutanan sudah dalam masa kritis, proses industrialisasi dan modernisasi, khususnya industrialisasi hutan, telah memberikan dampak yang besar terhadap kelestarian hutan yang menopang kehidupan dan spesies di dunia. Suatu perbuatan yang dilakukan secara individual atau korporat, perbuatan yang mengakibatkan pengerusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan penebangan liar (illegal logging). Rumusan Masalah fokus pada 2 (dua) rumusan masalah yaitu bagaimakah penegakan hukum pidana serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana illegal logging di Kabupaten Blora dalam putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 122/Pid.B/LH/2019/PN Bla. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan penegakan hukum pidana serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana illegal logging di Kabupaten Blora dalam putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 122/Pid.B/LH/2019/PN Bla. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian hukum normatif mengkaji dari berbagai macam aspek seperti teori-teori hukum dan menelaah peraturan perundang?undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini di ketahui bahwa Penegakan Hukum Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Ilegal Logging para terdakwa, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama; menggunakan pasal 82 ayat 1 huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan unsur yuridis dan sosiologis, selain itu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan selama persidangan.
File :
1. HALAMAN JUDUL-MARICHA PUTRI ARIYANTHI.pdf
2. ABSTRAK-MARICHA PUTRI ARIYANTHI.pdf
3. BAB I-MARICHA PUTRI ARIYANTHI.pdf
4. BAB II-MARICHA PUTRI ARIYANTHI.pdf
5. BAB III-MARICHA PUTRI ARIYANTHI.pdf
6. BAB IV-MARICHA PUTRI ARIYANTHI.pdf
7. BAB V-MARICHA PUTRI ARIYANTHI.pdf
8. DAFTAR PUSTAKA-MARICHA PUTRI ARIYANTHI.pdf
9. LAMPIRAN-MARICHA PUTRI ARIYANTHI.pdf
Download
book
BibTex
Latex, Jabref
cloud_download
Original Resource
url resource Institution
