Institusion
Universitas Bung Hatta
Author
Cut, Dara Tinia
Maiyestati, Maiyestati
Suparman, Khan
Subject
K Law (General)
Datestamp
2020-06-29 08:23:26
Abstract :
Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik
Indonesia lemahnya tingkat pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan
publik dilapangan sering menimbulkan permasalahan yang terjadi padahal
Badan atau Pejabat Negara sebagai Aparatur Negara mempunyai peran
penting terhadap publik tetapi lain hal yang terjadi yang memberikan
pelayanan tersebut menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain sehingga
menimbulkan Maladministrasi. Rumusan masalah (1) Bagaimana tahapan
penyelesaian perkara maladministrasi pengadaan barang dan jasa PT Lubuk
Minturun Kontruksi Persada dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman
berdasarkan putusan Nomor:25/G/2015/PTUN-PDG? (2) Bagaimana
Konsekuensi hukum maladministrasi pengadaan barang dan jasa PT Lubuk
Minturun Kontruksi Persada dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman
berdasarkan putusan Nomor:25/G/2015/PTUN-PDG?. Pendekatan
penelitian yang digunakan Yuridis Normatif, teknik pengumpulan data
adalah melalui studi dokumen, analisis data berupa analisis kualitatif.
Simpulan hasil penelitian (1) Tahapan penyelesaian perkara maladministrasi
putusan Nomor:25/G/2015/PTUN-PDG yaitu Dasar Gugatan, Petitum,
Eksepsi Tergugat, Pemeriksaan Saksi dan Ahli, Pertimbangan Hukum, dan
Putusan Akhir Majelis Hakim (2) Konsekuensi Hukum maladministrasi
Pengadaan Barang dan Jasa Putusan Nomor:25/G/2015/PTUN-PDG yang
diterima Tergugat adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman
membatalkan, mencabut surat keputusan perihal sanksi pencantuman dalam
daftar hitam dan daftar hitam nasional dan menghukum Tergugat membayar
biaya perkara
Kata Kunci: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Nomor:25/G/2015/PTUN-PDG, Maladministrasi, Pengadaan
Barang/Jasa